Papua Tengah, kompasone.com - Tim penanganan peduli pengungsi kabupaten puncak (Pogoma dan Sinak Barat), Mahasiswa Puncak Se-Indonesia mendesak panglima TNI dan Presiden RI segera tarik penempatan militer di wilayah sipil, sebab terindikasi meningkat eskalasi kejahatan terhadap masyasrakat sipil akibat kontak tembak TNI vs OPM.
Menurut laporan TIM, Pendropan TNI menggunakan 15 Helikopter di pusat kota ilaga sejak tanggal, (5-8/5/2025), kemudian dibagikan setiap Distrik terutama distrik pogoma dan Sinak barat.
Pendropan TNI tersebut menggunakan 18 unit helikopter dimuat 300 personel TNI maleo. Awalnya didrop di kawasan hutan gunung Mboobila. Kemudian membagi dua lajur. Lajur pertama mboobila menuju nggagama dan lajur kedua mboobila menuju lemba keyangga menuju kampung timobut.
Pimpinan maleo (nama enggan disebutkan) mengatakan kehadiran mereka untuk melakukan pengawasan dan pengawalan pembangunan. Mereka dikirim dari pusat kesini.
Mereka datang untuk mengawal pembangunan program pemerintah, untuk itu kami meminta sebidang tanah untuk membangun pos TNI. Hal tesebut disampaikan kepada sejumlah masyarakat, namun masyarakat mereka menolak, sebab semua tanah di tempat itu Sudah dimiliki oleh masyarakat.
“ Awalnya kami sampaikan bahwa tanah ini Sudah dimiliki oleh masyarakat, namun karena mereka (TNI) menggunakan senjata dan atribut lalu mendesak kami, jadi kami langsung serahkan tanah untuk bangun Pos. Kami masyarakat minim dengan bahasa indonesia jadi kami takut,” ucap Inisial (LT).
Sebelumnya, TNI Maleo yang lebih dahulu memasuki wilayah timobut mereka membokor kunci Gereja dan menempati. Selain itu, mereka (TNI) juga menempati rumah milik bapak Klasis pogoma tanpa ijin lalu menempati.
Masyarakat yang dinilai awam terhadap TNI dengan senjata serta seragam lengkap membuat warga ketakutan dań melarikan diri ke hutan. Ada yang melarikan diri ke muara (Bina), Kemburu, sinak barat dań sinak kota.
4 hari sejak adanya TNI mulai terdengar bunyi tembakan oleh kelompok OPM. Sebab wilayah tersebut diketahaui akan mendirikan posko TNI Maleo. Sejak itupulah masyasrakat mulai mengungsi secara konfrehensi dari wilayah Pogoma dan Sinak barat.
Menurut laporan TIm, masyarakat yang mengungsi di Sinak kota sekitar 380 orang tidak termasuk bayi, Nabire 110 orang, Timika 300 lebih orang. Dan Jayapura 10 orang. sampai saat ini masyasrakat masih menyasar ke kota-kota mengalami kendala sembako, akses kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak Mereka.
Dalam perjalanan pengungsi, diketahui 3 orang warga sipil meninggal dunia. Nama-nama tersebut masih di lengkapi dalam laporanTIM.
Melihat dengan uraian diatas, Tim investigasi Ham kabupaten Puncak, Mahasiswa Puncak Se-Indonesia mendesak kepada panglima TNI dan Presiden RI segera menarik TNI dari wilayah Sipil. Berikut tuntutan desakan mereka :
Panglima TNI, dan Presiden RI Segerah tarik penempatan TNI dari wilayah sipil, baik itu Pogoma maupun Sinak barat.
Pemerintah dan Lembaga DPRD Kabupaten puncak, segerah pasang badan di Jakarta untuk kembalikan Mayarakat sipil ke kampung halaman mereka dan tarik militer.
Pendropan TNI tersebut kami TIM mencurigai meciptakan konduksifitas wilayah untuk melakukan eksploitasi SDA.
Semua inteleketual, Pemuda, dan semua unsur di Puncak segerah seruhkan penarikan TNI dari wilayah sipil sebelum ada korban Ham.
Demikian. Tuntutan desakan yang mereka sampaikan
Mis Murib
