Pasuruan, Kompasone.com – Transparansi dalam pemerintahan menjadi aspek penting untuk menciptakan tata kelola yang baik. Namun, hal ini tampaknya belum sepenuhnya diterapkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pasuruan. Kepala Dinas Kesehatan, dr. Ani Latifah, diduga menghindari konfirmasi dari sejumlah awak media terkait keterlibatan dinas dalam kegiatan sosialisasi yang diduga bermasalah.
Sejumlah wartawan yang berusaha menghubungi dr. Ani melalui WhatsApp tidak mendapat respons. Ketika mendatangi kantor Dinkes Kabupaten Pasuruan, petugas resepsionis menyebut bahwa kepala dinas sedang rapat. Upaya konfirmasi ini dilakukan terkait kehadiran perwakilan Dinkes dalam sosialisasi yang digelar di RM Lesehan Apoeng Kampoeng Gedhang, Desa Jeruk, Kecamatan Kraton, Kamis(30/1/2025) .
Ketidakterbukaan ini menimbulkan pertanyaan besar. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pemerintah berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat melalui media. Hak masyarakat untuk mengetahui kinerja pejabat publik juga dijamin dalam UUD 1945.
Seorang jurnalis yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa sikap tertutup dari pejabat publik bisa menimbulkan berbagai spekulasi. “Kami hanya ingin meminta klarifikasi, bukan mencari masalah. Tapi jika pejabat sulit dihubungi, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat?” ujarnya.
Isu yang ingin dikonfirmasi terkait kehadiran perwakilan Dinkes Kabupaten Pasuruan sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini disebut-sebut telah bekerja sama dengan Yayasan Halal Berkah (Halberk) dan Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, belakangan diketahui bahwa kerja sama tersebut diduga fiktif dan berpotensi merugikan masyarakat.
Sebelumnya, sejumlah media telah melaporkan adanya dugaan penipuan berkedok program MBG. Para pelaku diduga menggunakan nama yayasan dan lembaga tertentu untuk menarik kepercayaan masyarakat. Fakta ini semakin memperkuat urgensi konfirmasi dari pihak Dinkes terkait sejauh mana keterlibatan mereka dalam kegiatan tersebut.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, menyatakan "(..................)".
Masyarakat pun berharap ada klarifikasi langsung dari pihak Dinkes Kabupaten Pasuruan agar isu ini tidak semakin berkembang liar. Sikap tertutup pejabat hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Sampai berita ini diterbitkan, tim redaksi masih berupaya menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.
(Pemberitaan ini akan diperbarui setelah ada konfirmasi resmi dari pihak terkait).
Muh/Red
