Yahukimo, kompasone.com - Wakil Bupati Yahukimo, Esau Miram, S.IP, menghadiri Pembukaan Rapat-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yahukimo Masa Sidang III Tahun Sidang 2025 yang berlangsung di Aula Utama Kantor DPRK Yahukimo, Senin (22/12/2025).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Yahukimo, Son Bahabol, S.IP, didampingi Wakil Ketua I DPRK Yahukimo, Minggituk Kobak, S.Si, serta dikawal oleh Wakil Bupati Yahukimo, Esau Miram, S.IP. Kegiatan ini turut dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan lainnya.
Usai sidang, Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram dalam wawancaranya menyampaikan bahwa Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting dalam menentukan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2026.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya APBD Yahukimo berada pada kisaran lebih dari Rp2 triliun, namun untuk tahun 2026 dipastikan mengalami penurunan sehingga berpotensi menimbulkan defisit anggaran.
Oleh karena itu, Wakil Bupati menekankan pentingnya efisiensi serta penajaman program prioritas di seluruh OPD agar tetap berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami berharap seluruh pimpinan OPD dapat menyiapkan kerangka program prioritas secara matang. Dalam kondisi efisiensi ini, program-program yang ada harus benar-benar dimaksimalkan untuk pelayanan publik,” ujarnya.
Esau Miram juga menjelaskan bahwa sebagian besar dana yang diterima daerah, seperti Dana Desa, Dana BOS, serta dana sektor pendidikan dan kesehatan, bersifat earmarked atau telah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut menyebabkan ruang fiskal APBD Kabupaten menjadi semakin terbatas.
Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran sektor pendidikan tetap memenuhi ketentuan 20 persen, sektor kesehatan sekitar 30 persen, sementara sektor lainnya harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam situasi ini, pemerintah daerah akan lebih mengandalkan dana transfer tertentu serta terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami terus berupaya meningkatkan PAD dari berbagai potensi yang ada, seperti sektor bandara, pelabuhan, dan sumber-sumber pendapatan lain yang dapat dikelola oleh daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), termasuk wilayah Papua, melalui kebijakan dan program prioritas yang berpihak pada pembangunan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ia juga menyampaikan harapan agar dana Otonomi Khusus (Otsus) serta dana bagi hasil sumber daya alam, termasuk dari Freeport, dapat kembali diperkuat dan didistribusikan secara merata di seluruh Tanah Papua.
Sementara itu, Ketua DPRK Yahukimo Son Bahabol, S.IP menegaskan bahwa pembahasan dan pengesahan anggaran tetap akan dilakukan sesuai mekanisme serta jadwal yang telah ditetapkan oleh DPRK Yahukimo.
“Walaupun dalam kondisi keterbatasan anggaran, DPRK tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai mekanisme yang berlaku, agar pelayanan umum kepada masyarakat tetap berjalan,” tegasnya.
Ia juga berharap seluruh pihak terkait dapat hadir serta menyampaikan data secara terbuka pada setiap tahapan pembahasan, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Rapat Paripurna ini menjadi langkah awal penting dalam memastikan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2026 berjalan secara efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Vekson Aliknoe
