Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yahukimo secara resmi menutup Rapat-Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun Sidang 2025. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 34 dari total 35 anggota DPRK Yahukimo, dengan 1 anggota berhalangan hadir karena izin.
Wakil Bupati Yahukimo, Esau Miram, S.IP, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRK Yahukimo telah membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara baik dan konstruktif. Melalui kerja sama yang solid antara pihak eksekutif dan legislatif, APBD Induk Tahun Anggaran 2026 berhasil ditetapkan tepat waktu.
“Ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara DPRK dan Pemerintah Daerah. Dengan ditetapkannya APBD lebih awal, kami memastikan realisasi anggaran tahun 2026 dapat berjalan sejak awal tahun,” ujar Wakil Bupati.
Ia menambahkan, kerja sama yang telah terbangun akan terus dijaga agar pembangunan daerah dapat dilakukan secara bersama-sama, saling mendukung antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menjelaskan bahwa APBD Tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya anggaran daerah hampir mencapai Rp2 triliun, maka pada tahun 2026 ditetapkan sekitar Rp1,9 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran secara nasional, sehingga terdapat sejumlah program yang belum dapat terakomodasi.
Namun demikian, Pemerintah Daerah tetap memprioritaskan program strategis, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan aparatur sipil negara. Penetapan program dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran.
“Yahukimo termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta merupakan kabupaten yang masih berkembang. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk pembangunan, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan dalam jangka panjang,” jelasnya.
Wakil Bupati juga berharap agar Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian khusus melalui dana transfer pusat, mengingat setiap kebijakan efisiensi nasional berdampak signifikan hingga ke daerah, terutama daerah terpencil seperti Yahukimo.
Sementara itu, Ketua DPRK Yahukimo, Son Bahabol, S.IP, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penetapan APBD yang dilakukan tepat waktu sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.
“Kami berharap pihak-pihak yang mengelola anggaran dapat melaksanakan program sesuai jadwal dan peruntukannya, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya agar setiap materi dan program yang masuk ke DPRK ke depan tetap mengikuti tahapan yang berlaku, guna menghindari kendala dalam pelaksanaan serta memastikan penyerapan anggaran berjalan efektif dan sesuai aturan.
DPRK Yahukimo, lanjut Son Bahabol, akan terus mendukung program-program Pemerintah Daerah yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Yahukimo.
Vekson Alinoe
