Jakarta, Kompasone.com - Fenomena relasi antara pengusaha besar seperti Sugianto Kusuma (Aguan), kebijakan strategis seperti pagar laut, dan dinamika politik Indonesia selalu menjadi topik yang menarik. Ketiganya saling berkaitan dalam skema besar tata kelola negara, pembangunan infrastruktur, dan kepentingan geopolitik.
Sugianto Kusuma alias Aguan merupakan tokoh penting dalam dunia bisnis properti dan infrastruktur. Keterlibatannya dalam proyek-proyek besar, termasuk pengembangan properti di kawasan reklamasi, menunjukkan bagaimana pengusaha berperan dalam membentuk kebijakan publik.
Aguan dan kelompoknya dikenal memiliki jaringan luas dengan berbagai pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Relasi ini mencerminkan bagaimana oligarki ekonomi dapat berpengaruh terhadap arah kebijakan negara, terutama dalam proyek-proyek strategis yang melibatkan investasi besar.
Isu pagar laut yang sedang berkembang di Indonesia, baik dalam bentuk kebijakan pertahanan maritim maupun pengelolaan sumber daya pesisir, memiliki dua sisi utama
1. Keamanan Nasional . Dalam konteks ketegangan di Laut China Selatan, Indonesia membutuhkan sistem pertahanan maritim yang kuat, baik dalam bentuk armada angkatan laut maupun infrastruktur fisik seperti pagar laut atau sistem radar canggih.
2. Investasi dan Infrastruktur. Pengembangan wilayah pesisir sering kali melibatkan investasi besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Peran pengusaha seperti Aguan dalam pengembangan kawasan pesisir menunjukkan bagaimana proyek-proyek besar tidak hanya terkait pertahanan, tetapi juga aspek ekonomi dan kepemilikan lahan.
Dalam politik Indonesia, proyek besar seperti pagar laut sering kali menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara negara, pengusaha, dan elite politik. Beberapa catatan penting dalam konteks ini.
Pemerintah Prabowo berusaha memperkuat kedaulatan maritim, sejalan dengan visi swasembada ekonomi dan pertahanan nasional.
Dinamika politik menjelang 2029 akan semakin menarik, karena relasi antara pengusaha besar dan elite politik akan menentukan arah kebijakan ekonomi dan pertahanan nasional.
Kaitan antara Aguan, pagar laut, dan politik Indonesia mencerminkan realitas bahwa pembangunan dan kebijakan strategis selalu melibatkan interaksi antara kekuatan ekonomi dan politik. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama, tanpa terlalu bergantung pada oligarki ekonomi yang dapat mengarah pada distorsi kebijakan publik.
Catatan ini sekadar refleksi akhir pekan atas dinamika yang terus berkembang. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kompromi antara kekuatan modal dan elite politik.
(R. M Hendra)
