Pasuruan, Kompasone.com – Kasus dugaan penipuan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pasuruan Raya semakin menyita perhatian publik. Program ini diduga melibatkan nama Badan Gizi Nasional (BGN) dan dikaitkan dengan program unggulan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan turut dihadirkan dalam salah satu kegiatannya, semakin meyakinkan para peserta bahwa program ini resmi.
Undangan resmi dalam acara Pelatihan Penjamah Pangan disebut-sebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Namun, yang hadir hanya perwakilan staf. Kehadiran dinas ini semakin menguatkan keyakinan para peserta, termasuk mereka yang kini diduga menjadi korban, bahwa program MBG yang dibawa oleh Halal Berkah Indonesia adalah proyek pemerintah yang sah.
Ketua DPD Jawapes Jawa Timur, yang akrab disapa Mas Kaji, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan investigasi mendalam terkait dugaan penipuan ini.
"Tim kami telah mengumpulkan keterangan dari beberapa korban. Mereka bercerita bahwa rencana kegiatan berlangsung pada 30 Januari dan 4 Februari 2025. Para peserta dijanjikan pelatihan langsung dari Dinas Kesehatan, termasuk survei dapur umum dan sertifikasi penjamah pangan," ujar Mas Kaji.
Selain itu, lanjutnya, peserta diminta menyiapkan berbagai fasilitas seperti akomodasi, transportasi, hotel, serta biaya tambahan lainnya untuk kelancaran survei tersebut.
Beberapa peserta mulai curiga setelah tidak adanya kejelasan terkait mekanisme pencairan dana dan legalitas program ini. Sejumlah korban mengaku telah mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk mengikuti program tersebut.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Ani Latifah, enggan memberikan komentar terkait keterlibatan pihaknya dalam acara tersebut. Dalam acara yang digelar di RM Apung, Warung Gedang, Jeruk, Kraton, pada 30 Januari 2025, namanya disebut dalam undangan. Namun, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Ani Latifah tidak memberikan tanggapan.
Dugaan penipuan ini menjadi perhatian publik lantaran mencatut nama instansi pemerintah dan program nasional. Masyarakat diimbau lebih berhati-hati terhadap skema serupa yang menjanjikan proyek pemerintah tanpa kejelasan legalitasnya.
Kasus ini masih dalam penyelidikan. Diharapkan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan guna mencegah adanya korban lain danmengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Red
