Mamasa, Kompasone.com - Proyek pembangunan ruang penunjang belajar siswa dan pembangunan ruang praktek siswa milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat yang berlokasi di SMK Negeri Lambanan, Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, diduga tidak sesuai spesifikasi.
Pasalnya, proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024, dengan pagu yang di ketahui sebesar kurang lebih 2 milyar lebih, proyek ini di kerjakan secara swakelolah oleh pihak sekolah.
Meski Negara telah menggelontorkan anggaran hingga miliaran rupiah, namun pekerjaan tersebut diduga akan sarat tidak sesuai spesifikasinya.
Pantauan media ini, sejak mulainya pekerjaan tersebut, Senin 20 Mei 2024, tidak di pajangkan keseluruhan papan informasi oleh pihak fasilitator.
Padahal Undang-Undang suda mengatur bahwa, setiap perusahaan wajib memasang plang informasi proyek sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek dan memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek, kontraktor pelaksana serta nilai kontrak dan jangka waktu pengerjaannya.
Tak hanya itu, berdasarkan data yang berhasil diperoleh media ini, pengecoran beton pada pekerjaan tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi juga, sebab pengecorannya tidak menggunakan batu pecah (Batu cipping) dari batu kali, namun realitanya menggunakan batu pecah dari batu gunung (Batu mati) yang di ketahui meliliki kadar tanah tinggi dan meyebabkan beton menjadi cepat kropos dan patah.
Bahkan, para pekerja tanpa menggunakan APD / K3, mestinya hal ini sebuah keharusan dalam pekerjaan konstruksi, untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan pekerja.
Simson salah satu aktifis anti korupsi yang peduli terhadap pembangunan di Kabupaten Mamasa ikut berkomentar terkait pekerjaan tersebut. Ia mengaku sangat kecewa dan menyayangkan karena menemukan pekerjaan yang asal asalan, baik dari sisi spesifikasi bangunan maupun metode kerja.
Menurut dia, hal tersebut bisa menyebabkan mutu bangunan rendah dan membahayakan keselamatan masyarakat pengguna.
“Kita juga menemukan metode kerja yang di nilai tidak sesuai dengan prosedur sehingga hal tersebut kami nilai sewaktu-waktu bisa membahayakan struktur. Membahayakan keselamatan dan mutu bangunan yang tidak sesuai spek,” jelasnya, ke media ini, Minggu 13/10/24.
Karena itu, Simson meminta temuan tersebut bisa menjadi perhatian seluruh Fasilitator dan PPK sebagai fungsi pengawasan.
“Sewaktu-waktu kami akan turun kembali untuk mengecek langsung proyek-proyek yang dikerjakan, dan saya harap temuan-temuan seperti itu tidak ditemukan lagi. Kedepan saya harap semua pengawas bisa bekerja secara profesional sehingga menghasilkan karya yang baik, bukan karya yang asal jadi,” katanya.
Sementara Gunawan salah satu Fasilitator, saat di konfirmasi oleh media ini, milih bunkam karna hingga berita di turungkan belum memberikan keterangan ke media ini.
ZUL
