Mamuju, Kompasone.com - Simson mempertanyakan kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS), sebagai pengatur dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Ke SPBU.
Hal tersebut, buntut pasca ditemukannya SPBU 74.915.06 beralamatkan Desa Belang-Belang mengisi mobil yang tangkinya di modifikasi dan ini jelas-jelas pihak SPBU 74.915.06 melakukan serta terbukti melakukan penyalahgunaan minyak subsidi.
"Harusnya di saat ada laporan wartawan maupun masyarakat Pihak BPH MIGAS bersama Aparat Penegak Hukum (APH) turung kelapangan untuk melakukan Audit di SPBU tersebut, kalau inpeksi tidak dilakukan, BPH MIGAS dan APH di pertanyakan "Ada Apa.? " kata Simson
Menurut dia, dalam keterangannya ke Media ini, Kamis 11/7/24, BBM bersubsidi merupakan bahan bakar yang diberikan oleh pemerintah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sehingga pemanfaatannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita harus melindungi kepentingan masyarakat yang berhak menikmati BBM subsidi. Jangan sampai BBM subsidi ini dinikmati pihak yang tidak patut mendapatkannya. BPH MIGAS harusnya terus memperketat pengawasan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi agar tepat sasaran," ucap Simson
BBM subsidi diberikan kepada konsumen tertentu, yaitu transportasi darat, transportasi air, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha kecil dan menengah (UMKM), serta layanan umum.
"BBM subsidi diberikan untuk konsumen tertentu, seperti transportasi air di mana kapal pelayaran rakyat dan Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) masih menggunakan BBM subsidi. Selain itu, angkutan darat seperti kendaraan roda dua, bus, truk angkutan barang. Ada juga usaha kecil, usaha pertanian, dan layanan umum seperti rumah sakit dan krematorium, serta angkutan sampah. Kepentingan mereka ini yang harus kita jaga," ujar Simson
(ZUL)
