Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Kebijakan Pemberian Bus DAMRI untuk Kangean Tidak Sesuai Konsep

Selasa, Maret 26, 2024, 22:16 WIB Last Updated 2024-03-26T15:16:43Z


Sumenep, Kompasone.com - Damri yaitu : Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia. Tugas DAMRI adalah menyelenggarakan pengangkutan darat dengan menggunakan bus, truk, dan kendaraan bermotor lainnya di Indonesia.26/3/2024


Perkembangan DAMRI sangat pesat karena tidak memiliki pesaing yang signifikan pada awalnya. Pada 1961, DAMRI berubah menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara (BPUPN)


Namun, setelah proses transisi dari Orde Lama ke Orde Baru pasca Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965, BPUPN dihapuskan. DAMRI kemudian ditetapkan sebagai Perusahaan Negara (PN) atau badan usaha milik negara (BUMN).


Status DAMRI kembali berubah menjadi Perusahaan Umum pada 1984 berdasarkan PP No. 31 Tahun 1984. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru akibat gelombang reformasi tahun 1998, status DAMRI sebagai Perum diperkuat dengan PP No. 31 Tahun 2002 dan status ini masih berlaku hingga kini.


Nah Beralih pada Kebijakan Pemberian Bus DAMRI untuk Masyarakat Pulau Kamboya, yaitu Pulau Kangean yang dinilai Tidak Sesuai Konsep, karena hadirnya Bus Damri di pulau kangean tersebut  (27/03) bukanlah menjadi suatu kebanggan, malah menjadi isu pro kontra khususnya masyarakat Kangean karena pemberian tersebut dinilai salah kaprah


Masalahnya transportasi Bus bukan menjadi kebutuhan yang prioritas, yg dibutuhkan masyarakat Kangean saat infrastruktur jalan yang masih banyak yang amburadul seperti jalan menuju sirotol mustaqim.


Dan yang menjadi kendala lebar jalan untuk di daerah kepulauan kangean belum layak dilewati BUS sekelas  DAMRi  Kebijakan bupati dinilai salah kaprah,  masyarakat kangean berteriak  "kami tidak butuh Bus tapi butuh jalan diperbaiki karena mempersulit ruang gerak kami"


Seorang aktivis  Pemerhati kebijakan Rasyid Nahdliyin berbicara Lantang,  "Tertinggalnya pembangunan di kepulauan dampak dari kebijakan yang dinilai salah langkah Bupati Ahmad Fauzi'.


"Kurangnya anggaran di sektor pembangunan jalan khususnya di kepulauan dampak dari penambahan dana POKIR 50 milyar per tahun, sehingga pembangunan yang menjadi prioritas gak kebagian anggaran".


"Coba bayangkan kalau dana 50 milyar tersebut setiap tahun dikhususkan membangun kepulauan, tapi justru  dana 50 milyar itu untuk penambahan dana Pokir dibagi bagi kepada kelompok kelompok dan paket paket kecil yang bukan menjadi prioritas membangun dan mensejahterakan masyarakat, dan bahkan justru terbalik, yang memberi pokir itu yg sejahtera".imbuhnya


"Ya itulah sosok pemimpin yg dinilai belum menunjukkan tanda tanda keberhasilan,  pemimpin yang berhasil adalah sosok pemimpin yang bisa menciptakan perubahan, memberikan Bus ke Kangean bukan bisa mendatangkan kebaikan justru mendatangkan masalah baru di Kepulauan Kangean". Tutup Rasyid


(R.M Hendra)

Iklan

iklan

_

iklan

_

iklan

_

iklan