TAPUT, kompasone.com – Beredarnya dokumen digital berisi daftar paket kegiatan fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan publik.
Pasalnya, dokumen tersebut tidak hanya memuat uraian pekerjaan dan nilai pagu anggaran, tetapi juga mencantumkan sejumlah nama individu, inisial, kelompok hingga perusahaan pada kolom keterangan.
Dokumen berbentuk spreadsheet dengan judul “DAFTAR KEGIATAN P 2026” itu beredar dalam bentuk tangkapan layar di kalangan masyarakat dan media sosial. Pencantuman nama-nama tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses perencanaan dan mekanisme pengadaan paket pekerjaan yang bersumber dari APBD.
Berdasarkan empat tangkapan layar dokumen yang beredar, daftar kegiatan fisik tersebut mencakup sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pertanian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Dinas Pendidikan.
Pada setiap daftar tercantum nomor urut, uraian paket pekerjaan, nilai pagu anggaran, dan kolom keterangan. Nilai anggarannya bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah.
Di Dinas Pertanian, misalnya, terdapat 26 item pekerjaan berupa pembangunan embung, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi air tanah dangkal dengan total pagu Rp3,451 miliar.
Dinas Perkim mencantumkan 10 item kegiatan, antara lain pemeliharaan taman, penataan kawasan, dan pembangunan jalan lingkungan dengan total anggaran Rp2,082 miliar.
Sementara itu, daftar pada Dinas PUTR memuat puluhan pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi, jalan, serta jembatan di sejumlah kecamatan. Adapun Dinas Pendidikan mencantumkan empat kegiatan berupa pembangunan pagar, drainase, paving block, dan toilet sekolah dengan total pagu Rp592,95 juta.
Hal yang menjadi perhatian bukan semata besaran anggaran maupun jumlah paket pekerjaan, melainkan keberadaan nama-nama tertentu dalam kolom keterangan yang disandingkan dengan masing-masing kegiatan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan apakah nama-nama itu sekadar catatan dalam proses perencanaan, usulan pihak tertentu, atau berkaitan dengan calon pelaksana pekerjaan. Hal ini penting diperjelas agar tidak menimbulkan persepsi bahwa paket pekerjaan telah diarahkan kepada pihak tertentu sebelum mekanisme pengadaan dilaksanakan.
Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, proses pemilihan penyedia harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip transparansi, persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan akuntabel.
Terkait beredarnya dokumen tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Tapanuli Utara, Rudi Sutanggang, membantah daftar paket beserta nama-nama yang tercantum di dalamnya berasal dari pihaknya.
"Dang adong dihami ibos (tidak ada sama kami, Bos)," tulis Rudi melalui pesan WhatsApp saat dikonfirmasi kompasone.com.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Tapanuli Utara, Dalan Simajuntak, yang dihubungi untuk dimintai penjelasan terkait daftar paket pekerjaan dan pencantuman nama-nama dalam dokumen tersebut, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan.
Namun demikian publik berharap Pemkab Taput melalui OPD terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai keaslian, sumber, serta tujuan penyusunan dokumen tersebut.
Pengawasan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga proses pemilihan penyedia, berjalan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, penggunaan anggaran P-APBD 2026 dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
(Bernat L Gaol)
