SIBOLGA, kompasone.com – Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, didampingi Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sibolga, Rahmat Tarihoran, S.T., M.M., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan. Kegiatan tersebut diikuti secara virtual melalui zoom meeting dari Ruangan Command Center, Kantor Wali Kota Sibolga, pada Senin (12/10/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Dalam arahannya, Mendagri menekankan bahwa pengendalian inflasi tetap menjadi perhatian utama pemerintah pusat, terutama menjelang triwulan akhir tahun 2026. Mendagri meminta seluruh kepala daerah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok serta memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pasokan pangan di daerah masing-masing.
“Inflasi kita masih terkendali di angka nasional, tapi kita tidak boleh lengah. Saya minta TPID di daerah aktif melakukan monitoring harga, operasi pasar, dan jaga distribusi. Kuncinya adalah data yang akurat dan intervensi yang cepat,” tegas Mendagri.
Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan penandatanganan SEB oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, bersama Mendagri Tito Karnavian. SEB tersebut mengatur pengelolaan sarana dan prasarana serta ketenagaan penyuluhan pertanian guna mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman,menyampaikan bahwa penyuluh pertanian memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam mewujudkan swasembada pangan. Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana penyuluhan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta tenaga penyuluh perlu diperkuat dengan dukungan pemerintah daerah agar pendampingan kepada petani dapat berjalan optimal.
“Penyuluh harus kita perkuat. Sarana prasarana penyuluhan, BPP (Balai Penyuluhan Pertanian), dan tenaga penyuluh harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Kita ingin penyuluh hadir di tengah petani, bukan di belakang meja. Dengan SEB ini, Pemerintah Daerah wajib mendukung penuh operasional penyuluh,” ujar Menteri Pertanian.
Rangkaian rakor kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengenai perkembangan harga komoditas pangan strategis secara nasional sebagai bahan pemantauan dan evaluasi dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Turut mengikuti kegiatan tersebut, Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sibolga, Julius Partogi Sihaloho, S.Pi., Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sibolga, Ananta Supriadi Asrin Siregar, S.T., M.I.Kom., serta pimpinan OPD terkait.
Keikutsertaan Wakil Wali Kota Sibolga dalam rakor ini merupakan bagian dari komitmen Pemko Sibolga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, sekaligus mendukung kebijakan penguatan penyuluhan pertanian guna mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.
(M.T)
