Sinjai, kompasone.com — Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Sulawesi, Fajar, menyoroti dugaan keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sinjai yang disebut belum terbayarkan selama beberapa bulan terakhir. Pemerintah Kabupaten Sinjai didesak segera memberikan penjelasan resmi dan kepastian penyelesaian atas persoalan tersebut.
Fajar menilai, apabila keterlambatan tersebut benar terjadi, persoalan itu perlu mendapatkan perhatian serius karena gaji merupakan hak pegawai yang harus dipenuhi sesuai ketentuan dan perjanjian kerja yang berlaku.
Menurutnya, informasi mengenai keterlambatan pembayaran yang diduga berkaitan dengan persoalan administrasi perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah daerah. Penjelasan tersebut penting agar para PPPK yang terdampak mengetahui penyebab keterlambatan sekaligus memperoleh kepastian mengenai waktu pembayaran.
“Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa keterlambatan terjadi karena persoalan administrasi. Yang dibutuhkan para pegawai adalah kejelasan mengenai penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya, dan kapan hak mereka akan dibayarkan. Jangan sampai persoalan birokrasi justru membebani pegawai yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tegas Fajar.
Gerakan Mahasiswa Sulawesi menilai, persoalan keterlambatan pembayaran gaji PPPK tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Para pegawai memiliki kebutuhan hidup dan tanggung jawab keluarga yang tetap harus dipenuhi, sehingga keterlambatan penghasilan berpotensi menambah beban ekonomi bagi mereka yang terdampak.
Fajar meminta Pemerintah Kabupaten Sinjai menjelaskan status pembayaran, tahapan administrasi yang menjadi kendala, serta langkah konkret yang sedang dan akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Apabila hambatan berada pada proses administrasi, pemerintah perlu segera melakukan pembenahan dan memperkuat koordinasi lintas instansi. Sementara itu, jika terdapat kendala penganggaran atau pencairan, pemerintah diharapkan menyampaikan penjelasan resmi secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Fajar, profesionalisme pegawai dalam memberikan pelayanan publik harus diimbangi dengan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak-hak mereka. Karena itu, setiap kendala yang terjadi perlu diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara jelas.
Fajar menegaskan, dugaan keterlambatan pembayaran gaji PPPK tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
“Jangan biarkan para PPPK terus menunggu tanpa kepastian. Jika ada persoalan administrasi, selesaikan. Jika ada kendala anggaran atau pencairan, jelaskan secara terbuka. Pemerintah Kabupaten Sinjai harus hadir memberikan solusi, bukan membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan,” tegasnya.
Gerakan Mahasiswa Sulawesi juga mendorong agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan pengaduan yang berwenang apabila belum terdapat kejelasan penyelesaian. Langkah tersebut dinilai penting agar kendala yang terjadi dapat diperiksa secara objektif dan setiap pihak menjalankan tanggung jawabnya sesuai aturan.
Fajar menegaskan bahwa kepastian pemenuhan hak pegawai merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sinjai diharapkan segera memberikan penjelasan resmi, menetapkan langkah penyelesaian, dan memastikan pembayaran hak PPPK yang terdampak sesuai ketentuan yang berlaku.
-VAL
