Pandeglang, kompasone.com – Wajah digital Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang babak belur disorot tajam. Situs resmi yang seharusnya menjadi jendela transparansi publik justru berubah menjadi "museum digital" yang memajang informasi usang dan mati suri tanpa pembaruan selama hampir dua tahun terakhir.
Berdasarkan pantauan di laman resmi dprd.pandeglangkab.go.id, data yang disajikan sekadar menjadi pajangan masa lalu. Struktur organisasi, daftar nama anggota dewan, formasi fraksi, hingga susunan komisi yang ditampilkan terbukti merupakan data kedaluwarsa dari periode jabatan lama. Ironisnya, pembiaran ini terus berlangsung di tengah bergulirnya masa jabatan legislatif yang baru.
Kondisi memprihatinkan ini memantik reaksi keras dari kalangan aktivis lokal Pandeglang. Pembiaran situs resmi yang telantar ini dinilai bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk pembangkangan nyata terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang secara sengaja mengubur hak rakyat untuk mengawasi kinerja para wakilnya.
"Ini bukan lagi soal telat update, tapi ini adalah skandal birokrasi yang mengebiri hak publik! Transparansi di DPRD Pandeglang tamat. Bagaimana rakyat bisa percaya parlemen bersih kalau untuk menampilkan siapa saja orang yang duduk di kursi dewan saat ini saja mereka gagal total? Jangan sampai ketertutupan data ini sengaja dipelihara sebagai tameng untuk menyembunyikan kebobrokan dan menyuburkan praktik korupsi," cecar seorang aktivis lokal dengan nada geram, Kamis (3/9/2026).
Aktivis tersebut juga menegaskan bahwa anggaran pemeliharaan teknologi informasi di lembaga terhormat tersebut patut dipertanyakan akuntabilitasnya. "Rakyat berhak curiga, ke mana anggaran pengelolaan website selama dua tahun ini mengalir kalau hasilnya nihil?" tambahnya menohok.
Saat dikonfirmasi mengenai borok digital yang telanjur telanjang di mata publik ini, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Pandeglang, Muslim Taufik, mencoba meredam situasi. Ia berkilah bahwa pihaknya kini baru mulai bergerak melakukan perbaikan setelah menuai gelombang protes.
"Sudah kami perintahkan. Bahkan, kami sudah melihat fotonya sedang diurus ke Diskomsantik (Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik), tinggal tunggu waktunya saja," dalih Muslim Taufik saat dikonfirmasi.
Namun, jawaban diplomatis tersebut dinilai publik sebagai pembelaan yang usang. Publik dan para pemerhati kebijakan daerah kini mendesak agar bobroknya tata kelola informasi ini segera dihentikan. DPRD Pandeglang dituntut tidak lagi berlindung di balik alasan koordinasi birokrasi yang lamban demi memulihkan hak transparansi warga Pandeglang yang telah dirampas selama dua tahun.
(Hamzah)
