BLITAR, kompasone.com – Ribuan relawan yang tergabung dalam forum Solidaritas Bakti (Sobat) MBG menggelar aksi damai di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, Kamis (18/6/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda.
Koordinator aksi, Jaka Prasetya, mengatakan dukungan yang diberikan masyarakat berangkat dari kepedulian terhadap masa depan anak-anak Indonesia sekaligus keprihatinan atas adanya kelompok-kelompok yang dinilai berupaya melemahkan program MBG.
"Program ini sudah berjalan dan manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. Kami termotivasi untuk bergerak karena melihat ada pihak-pihak yang berusaha mengobrak-abrik program pemerintah pusat yang sangat baik ini. Padahal manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh anak sekolah, tetapi juga petani, nelayan, buruh, hingga pelaku usaha yang terlibat dalam rantai penyediaan bahan pangan," ujar Jaka.
Menurutnya, di Kabupaten Blitar terdapat sekitar 211 ribu pelajar yang menjadi penerima manfaat program MBG setiap hari. Karena itu, program tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata hanya sebagai pemberian makanan semata.
"Setiap menu yang diberikan kepada anak-anak telah melalui perhitungan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Nilai kalori, karbohidrat, protein, dan kebutuhan gizinya diperhitungkan secara matang untuk mendukung kesehatan, daya tahan tubuh, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan," tegasnya.
Jaka menilai dampak program MBG memang tidak bisa dilihat secara instan. Namun, menurutnya, investasi gizi yang diberikan kepada anak-anak saat ini akan menentukan kualitas generasi penerus bangsa pada masa mendatang.
"Jangan berharap hari ini makan bergizi lalu besok langsung terlihat peningkatan kecerdasan. Semua butuh proses panjang. Karena itu, masyarakat Kabupaten Blitar mayoritas ingin program ini tetap berjalan demi masa depan anak-anak dan generasi muda Indonesia," katanya.
Ia juga menyayangkan adanya penolakan terhadap program MBG. Menurutnya, pihak yang menolak seharusnya melihat langsung kondisi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan, pesisir, maupun daerah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.
"Kalau mereka melihat kondisi di lapangan dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, saya yakin tidak akan mudah menyuarakan penolakan. Banyak anak dari keluarga sederhana yang sangat membutuhkan program ini setiap hari," ujarnya.
Meski demikian, Jaka mengakui pelaksanaan MBG masih membutuhkan penyempurnaan. Ia meminta masyarakat tidak salah memahami jika terdapat penghentian sementara di beberapa wilayah akibat proses evaluasi dan pembenahan sistem.
"Kami memahami pemerintah sedang melakukan koreksi dan perbaikan terhadap sistem, baik administrasi maupun aspek legalitas. Jadi jika ada penghentian sementara, itu bukan berarti program dihentikan selamanya, melainkan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola agar pelaksanaannya semakin baik," pungkasnya.
(SELAMET.S)
