TAPUT, kompasone.com - Ratusan supplier Koperasi Produsen Multi Pihak Tumbuh Sejahtera Bersama Petani (MPTSBP) menggelar aksi unjuk rasa dengan mengepung Kantor Bupati Tapanuli Utara, Selasa (15/04).
Mereka menuntut pencairan dana suplayer MBG yang hingga kini belum dibayarkan oleh pihak Bank Mandiri.
Aksi tersebut menjadi puncak kekecewaan para supplier yang mengaku hak mereka tertahan tanpa kejelasan. Massa mendesak Bupati, Kapolres, dan DPRD Tapanuli Utara turun tangan langsung untuk memastikan dana segera dicairkan dari rekening koperasi.
Selain itu, demonstran juga menuntut pencopotan Kepala Bank Mandiri Cabang Tarutung yang dinilai tidak kooperatif dalam proses pencairan.
Mereka turut meminta pihak bank mengabaikan intervensi pihak tertentu, termasuk Erikson Sianipar, yang disebut-sebut menghambat pencairan dana.
Di tengah aksi, kuasa hukum koperasi, Hotbin Simaremare, mengungkap adanya dugaan penggelapan dana yang berdampak pada tertundanya pembayaran kepada supplier.
“Para supplier sudah dimohonkan agar pembayaran ditransfer ke rekening masing-masing, namun pihak bank menolak,” ujarnya.
Ketua Koperasi MPTSBP, Erni Mesalina Hutauruk, juga mengkritik sikap Bank Mandiri yang belum mencairkan dana tersebut.
Dia meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara segera melakukan audit agar persoalan menjadi transparan.
Aksi tersebut akhirnya direspons oleh pemerintah daerah. Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Lumbantoruan, didampingi Kapolres, Sekretaris Daerah, serta perwakilan Bank Mandiri, menerima 10 perwakilan massa untuk berdialog di Aula Mini Kantor Bupati.
Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Pemerintah Kabupaten akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara para supplier dan pihak terkait, termasuk Erikson Sianipar, pada Kamis (16/04) besok guna mencari solusi.
Sementara itu, pihak Bank Mandiri menyatakan tetap berpegang pada prosedur dan prinsip kehati-hatian perbankan, serta tidak akan mencairkan dana jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pimpinan aksi, Tulus Gok Tua Nababan, menegaskan bahwa pertemuan lanjutan harus menghasilkan keputusan konkret.
“Diskusi ini harus ada hasil, jangan hanya janji,” tegasnya.
Selain menuntut pencairan dana, massa juga meminta aparat penegak hukum mengusut laporan yang telah masuk di Polres Tapanuli Utara serta mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap keuangan koperasi.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan kondusif, meskipun tuntutan utama terkait pencairan dana belum sepenuhnya terealisasi.
(Bernat L. Gaol)
