Sumenep, Kompasone.com – Institusi pendidikan sejatinya adalah episentrum pembentukan karakter dan disiplin. Namun, apa yang terjadi di SMPN 1 Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, justru menampilkan potret sebaliknya.
Bukannya memberikan keteladanan dalam mematuhi norma publik, deretan kendaraan milik oknum guru dan staf sekolah tersebut justru "memakan" hak pengguna jalan dengan parkir sembarangan di bahu jalan umum.
Praktik pengabaian tata tertib ruang publik ini memicu keluhan keras dari masyarakat setempat. Salah seorang warga yang menghubungi redaksi Kompasone.com mengungkapkan kekecewaannya atas pemandangan yang dianggapnya sebagai bentuk degradasi kedisiplinan di lingkungan sekolah tersebut.
"Ini sungguh ironis. Bagaimana mungkin seorang pendidik memberikan contoh yang buruk dengan memarkir kendaraan di jalan umum, padahal area sekolah seharusnya mampu menampung itu. Dulu, saat saya bersekolah di sini, semua kendaraan tertata rapi di dalam. Sekarang, justru jalanan publik yang dikorbankan. Ini kegagalan dalam memahami fungsi fasilitas umum," ujar warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kondisi ini seolah menelanjangi sistem manajerial di SMPN 1 Sapeken. Kepala Sekolah, sebagai nakhoda kebijakan, dinilai abai dan kurang responsif terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh internal sekolahnya. Ketidakmampuan mengoordinasikan staf untuk parkir pada tempatnya menunjukkan adanya "mesin" birokrasi sekolah yang tidak berjalan sesuai dengan prinsip disiplin pendidikan.
Secara filosofis, sekolah adalah laboratorium etika. Jika urusan penataan kendaraan saja gagal ditertibkan, publik patut meragukan bagaimana penanaman nilai kedisiplinan diajarkan kepada para siswa. Fenomena ini bukan sekadar masalah kemacetan, melainkan masalah integritas institusi yang tampak kehilangan sensitivitas terhadap ketertiban umum.
Upaya Konfirmasi
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah maupun Kepala Sekolah SMPN 1 Sapeken belum memberikan pernyataan resmi terkait carut-marutnya parkir kendaraan staf yang meresahkan warga tersebut. Sikap bungkam ini kian mempertegas kesan adanya pembiaran terhadap pelanggaran norma sosial di lingkungan pendidikan Sapeken.
Masyarakat mendesak agar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep segera melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan di SMPN 1 Sapeken sebelum budaya ketidakdisiplinan ini menjadi "kurikulum tersembunyi" yang dicontoh oleh generasi muda.
(R. M Hendra)
