Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Rusuh Demo Jadi Bumbu DPRD Kuningan Kelabu

Kamis, Februari 12, 2026, 23:00 WIB Last Updated 2026-02-12T16:00:46Z

 

Rusuh Demonstran di DPRD Kuningan Jabar

Kuningan, kompasone.com - "Sebetulnya andai saja ada keterbukaan tentang anggaran untuk anggota dewan yang saat ini sedang di sorot publik , tak akan terjadi rusuh seperti ini," demikian komentar beberapa warga di sekitar area gedung DPRD yang ikut menyaksikan aksi demo dari kalangan mahasiswa.


Orasi, teriakan, aksi bakar keranda, bakar ban serta aksi lempar telur ke gedung DPRD dan saling dorong dengan aparat mewarnai peristiwa tadi siang, Kamis, 12 Pebruari 2026.


Substansi yang dipersoalkan oleh para pendemo perihal SK Bupati berkenaan dengan tunjangan anggota DPRD dan tunjangan pimpinan DPRD Kuningan.


Menurut pendemo SK Bupati sudah bertentangan dengan PP 18 Tahun 2017 yang berbunyi bahwa tunjangan pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan melalui PERDA dan PERBUP.


"Tunjangan pimpinan dan anggota DPRD bisa dicairkan bukan oleh SK Bupati , tapi harus melalui mekanisme yang sudah di atur di PP 18 Tahun 2017," jelas Abidin yang berorasi di depan gedung DPRD yang di jaga ketat oleh aparat dari Polres, Kodim, Pol.PP, dan dari unsur lainnya.

Kapolres Kuningan
AKBP. M. Ali Akbar SIK , MSi

Setelah pendemo ditemui oleh 10 anggota dewan dan mempersilahkan untuk berdialog di dalam gedung DPRD.


"Kami heran kenapa tunjangan tersebut bisa dicairkan cukup oleh SK Bupati ? seharusnya mekanisme kan sudah jelas di PP 18 Tahun 2017 yaitu PERDA dan PERBUP , bukan oleh SK Bupati," ucap Imam koordinator demo kepada sejumlah anggota dewan dan ditujukan pula kepada Deden selaku Kepala BPKAD yang dianggap turut bertanggung jawab atas fenomena ini.


Karena dialog di anggap Deadlock, maka pendemo keluar dengan masih menyimpan rasa penasaran atas kemelut ini.


"Kami akan tempuh jalur hukum yakni PTUN," tegas Imam kepada awak media.


Sementara itu Kapolres Kuningan AKBP. M. Ali Akbar saat ditanya jurnalis kompasone.com perihal Deadlock dan terkesan adanya ketimpangan kewenangan, Kapolres menjawab bahwa hal ini akan dipelajari dulu secara cermat kronologisnya.


Liputan :

Arif Rahman

Ka.Biro Kuningan Jabar

Iklan

iklan