Yogyakarta, kompasone.com - Stabilitas ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat menjadi faktor penentu utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Staf Ahli Pemerintah Daerah se-DIY yang diselenggarakan di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/2).
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dan praktisi, di antaranya: Drs. Tri Saktiyana, M.Si. selaku Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan; Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.M.A. selaku Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Administrasi Umum; Dr. Sukamto, S.H., M.H. selaku Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik; dan Petrus Tedja Hapsoro selaku Direktur YPTI - Kalasan Valley.
Dalam paparannya, Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. menekankan bahwa ketersediaan pangan di pasar tidak otomatis menjamin ketahanan pangan jika tidak dibarengi dengan daya beli masyarakat yang memadai.
"Ketersediaan pangan hanyalah salah satu aspek. Tanpa daya beli, potensi pemenuhan kebutuhan pangan tidak akan terealisasi," ujarnya.
Meskipun pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2025 mencapai angka signifikan sebesar 5,49% yang melampaui rata-rata nasional (5,11%) dan provinsi lain di Pulau Jawa, namun tantangan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Data menunjukan hingga September 2025, jumlah penduduk miskin di DIY tercatat sebanyak 422,79 ribu orang atau 10,08%. Serta tingkat kemiskinan ini berdampak langsung pada rendahnya akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan berkualitas. Kantong-kantong kemiskinan masih terkonsentrasi di beberapa wilayah, seperti Kecamatan Gedangsari dan Tepus di Gunungkidul, serta kawasan perbukitan Menoreh di Kulon Progo.
Selain aspek konsumsi, ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dan impor juga menjadi sorotan. DIY masih mengalami defisit untuk beberapa komoditas pokok seperti beras, hortikultura, hingga bahan baku industri seperti nangka untuk gudeg. Secara nasional, nilai impor pangan pada 2025 diperkirakan menembus angka US$ 10 miliar.
Kondisi ini diperparah dengan penyusutan lahan pertanian di DIY akibat alih fungsi lahan menjadi perumahan, serta tren penuaan angkatan kerja di sektor pertanian yang mulai kehilangan daya tarik bagi generasi muda.
Sebagai solusi strategis, Pemerintah Provinsi DIY terus mengedepankan program Lumbung Mataram. Program ini menggunakan pendekatan management by culture yang mengintegrasikan produksi, penyimpanan, dan distribusi pangan berdasarkan kearifan lokal.
"DIY memiliki modal sosial yang kuat berupa tradisi gotong royong dan tolong-menolong. Hal ini secara kultural mampu mencegah terjadinya kelaparan ekstrem di tengah masyarakat miskin," terang Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi ini.
Ia melanjutkan bahwa penguatan ketahanan pangan di DIY harus difokuskan pada pertumbuhan ekonomi berkualitas seperti, mendorong pertumbuhan yang mendukung tenaga kerja, kesetaraan, dan peduli dengan kemiskinan. Berikutnya menjaga laju inflasi agar tidak menggerus daya beli riil masyarakat. Dan adanya intervensi fiskal seperti optimalisasi APBD untuk menjaga keterjangkauan pangan pokok bagi kelompok rentan.
Dengan sinergi antara kebijakan ekonomi yang stabil dan pemanfaatan nilai-nilai lokal, DIY diharapkan mampu mewujudkan ketahanan serta kedaulatan pangan yang lebih mandiri di masa depan.
Bhenu
