TAPUT, kompasone.com - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) meresmikan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat korban terdampak bencana banjir dan longsor, Rabu (24/12).
Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat bersama Wakil Bupati Taput Denny Lumbantoruan, Sekda Taput Henry Sitompul
Peresmian Huntara dilaksanakan di lokasi pembangunan Huntara di atas lahan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Dusun Sibalanga Julu, Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara.
Pembangunan Huntara ini merupakan hasil kerja sama Pemkab Taput dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah kecamatan di Taput, terutama Kecamatan Adiankoting dan Parmonangan, yang tercatat sebagai wilayah terdampak paling parah hingga menelan korban jiwa serta menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal.
Dalam keterangannya, Bupati JTP menyampaikan bahwa pembangunan Huntara merupakan wujud kehadiran dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang terdampak bencana.
“Pembangunan Huntara ini adalah bentuk tanggung jawab dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada masyarakat korban bencana. Ke depan, apabila aturan memungkinkan, hunian ini tidak tertutup kemungkinan dapat ditingkatkan statusnya menjadi hunian tetap dan menjadi hak milik,” ujar Bupati JTP.
Dia menjelaskan, pada tahap awal ini dibangun 30 unit Huntara, dengan jumlah kepala keluarga (KK) yang telah terdata dan mendaftar sebanyak 28 KK. Setiap keluarga disiapkan lahan seluas 6 x 6 meter, dengan luas bangunan Huntara 4 x 6 meter.
Model Huntara menggunakan teknologi Rumah Instan Sehat dan Aman (RISHAM) yang dirancang tahan gempa. Satu unit Huntara terdiri dari satu kamar tidur, satu ruang utama, dan satu kamar mandi yang telah dilengkapi dengan septictank.
Pembangunan Huntara dilaksanakan oleh PT Haza Kontraktor dengan menggunakan struktur rangka RISHAM sebagai tiang utama, termasuk kerangka dinding dan atap. Untuk material dinding digunakan calsiboard, sementara pintu menggunakan bahan PVC yang dikenal ringan serta tahan terhadap cuaca.
Pelaksanaan pembangunan ditargetkan berlangsung paling cepat lima minggu dan maksimal delapan minggu, tergantung kondisi lapangan dan cuaca. Pemerintah menargetkan Huntara ini sudah dapat dimanfaatkan oleh warga terdampak pada akhir Januari 2026.
Pantauan di lapangan, pada Rabu (24/12) sore, para pekerja tengah menyelesaikan dua unit Huntara.
Sementara itu, Direktur Sistim Penanggulangan Bencana BNPB, Dr. Agus Aguswibowo, menyampaikan bahwa program Huntara ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah pusat, provinsi, dan daerah secara terpadu dalam penanganan bencana di Tapanuli Utara.
“Kita akan memberikan Huntara ini secepatnya. Targetnya di akhir Januari sudah siap digunakan. Sebelum warga menempati Huntara, pemerintah juga memberikan tunjangan hunian sebesar Rp600 ribu per bulan per KK,” ujar Agus.
Peresmian Huntara tersebut turut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Taput, perwakilan BNPB, Camat Adiankoting, Kepala Desa Sibialanga, serta masyarakat penerima Huntara.
Perwakilan warga penerima Huntara menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Pemkab Taput dan seluruh pihak yang terlibat, karena dinilai cepat dan tanggap dalam menangani dampak bencana, mulai dari masa tanggap darurat hingga penyediaan hunian sementara.
(Bernat L Gaol)
