Sumenep, Kompasone.com - Sebuah narasi tendensius dan dangkal telah dilempar ke publik, menuding Kepala Desa (Kades) Tanjung Keaok, Sumenep, Madura, Jawa Timur, tidak peduli terhadap kondisi sekolah PAUD Raudhatul Athfal. Tuduhan yang dilontarkan 'warga setempat' ini bukan hanya menyesatkan, tetapi juga merupakan upaya pembunuhan karakter terhadap pemimpin yang sedang berjuang di tengah keterbatasan.
Mengapa pihak-pihak yang kecewa itu hanya menuding tanpa melihat konteks dan realitas anggaran desa? Sekolah PAUD, terutama Raudhatul Athfal yang kerap dikelola oleh yayasan, seringkali berada di bawah naungan Kementerian Agama dan memiliki mekanisme pendanaan yang berbeda dengan sekolah negeri di bawah Kemendikbud.
Menuntut Kades menyelesaikan masalah infrastruktur PAUD secara instan sama saja mengabaikan prosedur birokrasi, keterbatasan Dana Desa, dan kewenangan lintas sektor. Kades adalah fasilitator, bukan pemilik kantong dana tak terbatas
Sudah seberapa jauh pihak sekolah PAUD itu sendiri mengambil inisiatif proaktif mengajukan proposal resmi, bukan hanya sekadar 'melapor' dalam obrolan? Apakah Kades betul-betul menutup mata, atau sedang memproses solusi jangka panjang dan mencari celah kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Kemenag?
Klaim 'sudah beberapa kali melaporkannya ke Kades, tapi tidak ada tanggapan apa pun' adalah pernyataan kabur yang perlu diverifikasi.
Penulis berita sendiri mengakui bahwa Kades belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan. Ini adalah praktik jurnalistik yang cacat! Bagaimana mungkin sebuah tuduhan serius disebarkan luas, sementara hak jawab dan klarifikasi dari pihak tertuduh bahkan belum didapatkan? Kades adalah pejabat publik dengan agenda padat; ketidaktersediaan sesaat tidak boleh diartikan sebagai sikap apatis!
Kades Tanjung Keaok pastinya menyadari bahwa pendidikan anak usia dini adalah prioritas. Namun, prioritas desa tidak hanya satu. Ada infrastruktur, kesehatan, dan pemberdayaan. Perbaikan PAUD yang 'tidak memadai' membutuhkan perencanaan matang, koordinasi lintas instansi (Dinas Pendidikan/Kemenag), dan alokasi anggaran yang sah.
Tuduhan ini harusnya memicu empati dan kolaborasi, bukan hujatan tanpa dasar. Warga dan media seharusnya mendukung Kades dalam mendorong birokrasi di atasnya agar cepat tanggap, bukan malah memojokkan pemimpin desa yang menjadi garda terdepan.
Kepada Kades Tanjung Keaok: Jangan gentar! Klarifikasi ini harus menjadi momentum untuk membuktikan komitmen Anda, bukan karena tuntutan, tetapi karena tanggung jawab. Tunjukkan langkah konkret yang sudah atau sedang Anda upayakan, dan patahkan narasi miring ini!
(R. M Hendra)
