 |
| Keterangan foto (kiri ke kanan) Coach Wulan - Departemen, Parekraf MES DIY, Yustin Dhamayanti KDEKS, Budiharto, Setyawan Departemen Parekraf MES DIY, Eling Priswanto, Kepala Biro Perkonomian dan sumber daya alam Setda DIY, Priyonggo Suseno Wakil Ketua Umum MES DIY, Nurhuda Kanwil Kemenag DIY |
DIY, kompasone.com - Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (BI DIY), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY, dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) DIY, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah DIY: Refleksi 2025 dan Arah Strategi Kolaboratif 2026”.
Kegiatan yang berlangsung dua hari (25-26/11) di Hotel Grand Rohan Yogyakarta ini diikuti lebih dari 70 peserta yang terdiri dari unsur akademisi, pemerintah daerah, lembaga keuangan, pelaku industri halal, komunitas usaha, dan institusi terkait lainnya. Forum ini bertujuan memperkuat konsolidasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di DIY melalui kolaborasi lintas lembaga dan inovasi berbasis ekosistem.
Acara dibuka dengan sambutan Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo, yang menegaskan bahwa saat ini negara-negara di seluruh dunia tengah berkompetisi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ia menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya mengikuti perkembangan global, tetapi juga memimpin melalui inovasi, penguatan industri halal, dan inklusi keuangan syariah. Ia juga memaparkan bahwa DIY memiliki posisi unik sebagai kota pelajar dan pusat cendekiawan, sehingga berpotensi menjadi pusat lahirnya inovasi dalam ekosistem eksyar nasional.
Sri Darmadi menyoroti aplikasi “Gandeng Gendong” sebagai contoh inovasi digital pengelolaan ZISWAF yang kini dijadikan rujukan oleh berbagai Kantor Perwakilan BI di daerah lain. Melalui forum ini, ia mengajak seluruh stakeholder untuk membangun harmonisasi program dan menyusun roadmap sinergis yang lebih terarah untuk tahun 2026.
Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Eling Priswanto, S.E., M.M., Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, yang menegaskan bahwa perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan akselerasi yang sangat membanggakan. "Indonesia saat ini menempati peringkat ke-3 ekosistem ekonomi syariah global, dan tengah menapaki visi besar sebagai Pusat Industri Halal Dunia serta target menuju peringkat pertama global pada tahun 2029," tambahnya."
Selanjutnya ia menyampaikan bahwa arus pertumbuhan yang kuat ini sekaligus menggambarkan semakin besarnya kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan nasional.
Sambutan berikutnya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MES DIY, Priyonggo Suseno, S.E., M.Sc., Ph.D., yang menekankan bahwa pembangunan ekonomi syariah tidak dapat digerakkan secara parsial oleh masing-masing lembaga. Menurutnya, orchestrated collaboration menjadi kunci dalam memperkuat rantai nilai industri halal, penyelarasan riset akademik, inovasi model bisnis syariah, serta penguatan peran generasi muda dalam pembangunan umat. Ia menambahkan bahwa MES DIY siap berperan sebagai penghubung lintas lembaga untuk memastikan setiap program eksyar di DIY terukur, terintegrasi, dan berdampak nyata.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari dua narasumber secara daring, yakni Yono Haryono, Ph.D., MSc., SE., Akt, Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, serta Dr. Dece Kurniadi, SH, MM, Deputi Direktur Hukum Ekonomi Syariah Manajemen Eksekutif KNEKS. Kedua narasumber memaparkan perkembangan terkini ekonomi syariah nasional, tantangan lintas sektor, serta arah kebijakan strategis menuju 2026. Dalam presentasinya, BI dan KNEKS menyoroti pentingnya integrasi data, penguatan rantai pasok halal, penguatan kelembagaan ZISWAF, optimalisasi potensi pesantren, serta peningkatan kolaborasi regional dalam mendukung target Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
Forum dilanjutkan dengan Sidang Komisi yang dibagi menjadi enam komisi tematik, untuk memperdalam isu sekaligus menyerap data lapangan dari para peserta yang berasal dari beragam sektor. Keenam komisi tersebut adalah:
Pengembangan Industri Halal,
Keuangan Sosial Islam,
Keuangan Komersial Syariah,
Industri Kreatif Syariah (UMKM Syariah),
Pariwisata Ramah Muslim, dan
Kemandirian Ekonomi Pesantren.
Setiap komisi mendiskusikan capaian program tahun 2025, permasalahan yang dihadapi, peluang kolaborasi lintas lembaga, serta penyusunan rekomendasi strategis yang akan menjadi bagian dari arah kebijakan 2026. Sidang komisi berjalan dinamis dan menghasilkan berbagai catatan penting mengenai kebutuhan penguatan regulasi, standardisasi halal UMKM, peningkatan kapasitas pesantren, infrastruktur wisata ramah muslim, hingga sinergi lembaga pengelola ZISWAF dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hari kedua (26/11) akan diadakan Sidang Pleno Kompilasi Hasil FGD, yang hasilnya dikonsolidasikan menjadi satu dokumen komprehensif. Sidang pleno juga akan membahas integrasi rekomendasi antar-sektor agar penyusunan arah strategi kolaboratif 2026 lebih solid, realistis, dan dapat diimplementasikan secara lintas instansi. Setelahnya, forum berlanjut pada agenda Perumusan Kebijakan Strategis dan Penyusunan Policy Brief 2026, yang menjadi salah satu output utama FGD ini. Dokumen tersebut akan memuat ringkasan masalah, analisis situasional, rekomendasi kebijakan, hingga rencana tindak lanjut yang dapat dijadikan acuan bersama oleh BI DIY, KDEKS DIY, MES DIY, dan pemerintah daerah.
Bhenu
