Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Warga Gelar Aksi di Depan SMAN 1 Kota Tangerang, Soroti Dugaan Oknum ASN dan Sistem SPMB yang Tertutup

Jumat, Juli 11, 2025, 16:30 WIB Last Updated 2025-07-11T09:31:10Z

Tangerang, kompasone.com - Sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa di depan SMAN 1 Kota Tangerang pada Selasa (8/7/2025). Mereka menyuarakan dugaan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai tidak transparan.


Dalam orasinya, perwakilan massa menyampaikan bahwa sistem SPMB di Provinsi Banten sangat tertutup, seperti yang sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Gubernur Banten. Hal ini, menurut mereka, membuka peluang terjadinya praktik-praktik kecurangan di sejumlah sekolah.


"Sistem SPMB sangat tertutup, seperti kata Pak Gubernur. Ini yang terjadi di berbagai sekolah, banyak kecurangan karena sistemnya tidak transparan," ujar salah satu orator aksi.


Ia juga menyoroti peran operator sekolah yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam proses seleksi. "Operator bilang semuanya by sistem, tapi faktanya sekolah punya hak prerogatif seperti yang disampaikan Pak Gubernur. Jadi, Bapak dan Ibu jangan mau dibodohi," tegasnya.


Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Sekolah bidang Humas SMAN 1 Kota Tangerang, Heru Minwardiani, membantah adanya perlakuan khusus dalam penerimaan siswa baru di sekolah tersebut.


"Penerimaan murid baru di SMAN 1 Kota Tangerang sudah sesuai dengan sistem dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Semuanya sudah mengikuti prosedur," jelas Heru.


Ia juga memberikan penjelasan mengenai kuota penerimaan siswa melalui jalur domisili. "Khusus untuk jalur domisili, tahun ini ada 108 siswa baru yang diterima di SMAN 1 Kota Tangerang. Jalur domisili tahun ini mencakup wilayah Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Neglasari. Tahun lalu mencakup Kecamatan Batuceper dan Kecamatan Karawaci," terang Heru.


Aksi ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap proses seleksi masuk sekolah negeri yang dianggap belum sepenuhnya terbuka dan adil. Mereka berharap pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Banten, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang berjalan saat ini.


(R S)

Iklan

iklan

-

iklan