Pasuruan, Kompasone.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di ruang sidang utama DPRD pada Jumat (18/7/2025) dan dipimpin oleh Ketua DPRD Samsul Hidayat, S.Ag., M.Pd.I.
Wakil Bupati Pasuruan, H.M. Shobih Asrori hadir mewakili Bupati Irsyad Yusuf untuk membacakan Nota Pengantar Raperda tersebut. Ia menjelaskan bahwa perubahan ini dilandasi oleh perlunya penyesuaian antara rencana anggaran dan dinamika ekonomi serta kebutuhan aktual di lapangan.
“Penyesuaian ini mencakup pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, penyesuaian transfer dari pusat dan provinsi, serta alokasi dana-dana wajib yang bersumber dari DAK, DBHCHT, hingga pajak rokok,” terang Wabup Shobih.
Ia menambahkan bahwa selain belanja rutin, alokasi juga diarahkan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Langkah ini dinilai perlu agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
Usai penyampaian nota, seluruh fraksi di DPRD memberikan pemandangan umum mereka. Fraksi PKB misalnya, meminta agar realokasi dilakukan secara transparan serta menyentuh sektor riil seperti UMKM dan layanan publik dasar.
Fraksi Gerindra melalui perwakilan Moh. Aminuddin mengingatkan agar sektor pertanian dan pembangunan pedesaan tidak diabaikan, terutama dalam konteks perubahan iklim yang berpengaruh pada produktivitas masyarakat desa.
Sementara itu, Fraksi PDIP menyoroti pemanfaatan SiLPA yang dinilai harus lebih tepat sasaran, serta mengevaluasi program yang belum efektif pada pelaksanaan APBD sebelumnya.
Fraksi Partai Golkar memberikan dukungan terhadap perubahan anggaran, namun menekankan perlunya efisiensi anggaran serta kontrol ketat untuk menghindari pemborosan.
Fraksi PKS menyoroti pemerataan pelayanan dasar, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan di daerah pelosok. Sementara Fraksi Gabungan menekankan pentingnya ketahanan air dan pangan sebagai isu strategis ke depan.
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal pembahasan yang akan berlanjut dengan jawaban eksekutif, pembahasan di tingkat komisi, hingga finalisasi bersama Banggar DPRD. Ketua DPRD menegaskan komitmennya agar proses ini berjalan tepat waktu dan membawa manfaat bagi masyarakat.
Muh
