Ilaga, kompasone.com- Tim Penanganan Peduli Pengungsi, Mahasiswa Puncak se-Indonesia mengklarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan "Mosi Tidak Percaya Terhadap Pemerintah dan Lembaga DPRD" yang disampaikan dalam rilis pers pada 21 Mei 2025.
Pernyataan ini menimbulkan kontra produktif antara mahasiswa, lembaga DPRD, dan pemerintah, bahkan pemerintah mengancam akan menghentikan beasiswa.
Untuk klarifikasi dan membahas sejumlah agenda terkait penanganan pengungsi, lembaga DPK mengeluarkan surat undangan resmi. Dalam pertemuan istimewa di hadiri oleh sejumlah anggota DPRK dan sekwan.
Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Klarifikasi ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Lembaga DPRK Kabupaten Puncak pada (11/06). RDP ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPRK, termasuk Ketua DPRK Tomas Tabuni, S.IP, Ketua Pansus, dan Ketua Komisi I serta Sekwan.
Dasar Kritik
Dalam RDP, Dei Murib, selaku Ketua Tim Penanganan Pengungsi, menjelaskan bahwa pernyataan tersebut bukan sekadar kritik, tetapi memiliki dasar yang kuat. "Kami melihat situasi dan kondisi pengungsi orang tua di Sinak sangat disayangkan. Kami melakukan aksi dua kali di kantor DPRP, namun tidak ada tindakan dari DPRD dan pemerintah untuk menyelamatkan orang tua kami," ungkapnya.
Mis Murib selaku ketua Tim investigasi menambahkan, kami mengkritisi bukan pada Orangnya. Yang kami kritik adalah fungsi/lembaganya. Dan kritik ini juga sebagai bagian dari bahan evaluasi.
"Kritikan yang kami sampaikan bukan kepada lembaga DPRD dan pemerintahan yang baru ini, namun kami kritik adalah DPRD dan pemerintah yang pernah menjabat namun masih aktif saat ini" Tegasnya Mis Murib,
Lanjut Murib, Mengapa kita kritisi? Ketika kami mendorong kasus-kasus Ham dari tahun 2022-2024 tidak pernah pemerintah dan lembaga DPRD respon, padahal kami mendorong korban dari rakyat mereka sendiri, sehingga kekesalan itu muncul pada kasus pengungsi ini.
Permintaan Maaf
Prio Wakerkwa, selaku Ketua KMPP Se-Jayapura, juga meminta maaf atas kritikan yang menyinggung perasaan. "Kami mendapatkan informasi bahwa Lembaga DPRD yang turun ke Sinak tidak ada pengambilan data untuk tindak lanjut penarikan pendoropan TNI, sehingga kami berpikir Lembaga DPRD tidak serius," katanya
Ketua DPRD, Tomas Tabuni, S.IP, merespons pernyataan mahasiswa dan meminta mereka untuk lebih hati-hati dalam menyampaikan kritik. "Usia kami baru 3 bulan sejak dilantik, jadi apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa sebenarnya salah tempat," katanya. Namun, ia juga menerima klarifikasi dan memaafkan mahasiswa.
Setelah klarifikasi, mahasiswa secara resmi mencabut pernyataan tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada Lembaga DPRD karena telah mengagendakan pertemuan untuk membahas sejumlah agenda sekaligus klarifikasi.
Kesalahpahaman ini terjadi karena miskomunikasi antara DPRK, pemerintah, dan mahasiswa, sehingga perlu meningkatkan komunikasi yang baik di masa depan.
Red
