Sumenep, Kompasone.com - Jeritan pilu kembali menggema dari bibir masyarakat kepulauan Sumenep. Harapan akan kelancaran transportasi laut yang selama ini diemban oleh PT Sumekar Line kini pupus sudah. Pasalnya, kapal kebanggaan yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian dan mobilitas warga antarpulau itu, tak kunjung berlayar. Fakta pahit terkuak di balik kemandekan ini: gaji karyawan Sumekar Line dikabarkan tertunggak hingga delapan bulan lamanya.
Kondisi ini sontak memantik amarah Komunitas Warga Kepulauan (KWK). Ketua KWK Sabtu 3 Mei 2025, H. Safiudin SH. MH, di kediamannya dengan nada tegas menyampaikan keprihatinannya yang mendalam. "Masyarakat kepulauan menjerit! Bagaimana mungkin kapal yang menjadi tumpuan hidup kami ini berhenti beroperasi hanya karena persoalan internal perusahaan yang tak kunjung usai?" serunya penuh kekecewaan.
Lebih lanjut, H. Safiudin mengungkapkan bahwa akar permasalahan ini terletak pada manajemen PT Sumekar Line yang diduga lalai dalam menunaikan kewajibannya terhadap para pekerja. "Karyawan menolak berlayar, dan itu adalah konsekuensi logis dari hak mereka yang terabaikan. Delapan bulan tanpa gaji, ini bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga kemanusiaan," imbuhnya dengan nada geram.
KWK pun tak tinggal diam. H. Safiudin bersama perwakilan masyarakat kepulauan telah mengambil langkah proaktif dengan menggandeng DPRD Sumenep untuk mencari solusi terbaik. "Kami tidak menunjuk hidung pada personal direksi saat ini. Fokus kami adalah perbaikan manajemen ke depan. Siapapun yang memimpin, harus mampu membawa perubahan signifikan agar kejadian serupa tidak terulang," tegas H. Safiudin.
Akibat langsung dari lumpuhnya operasional Sumekar Line ini dirasakan betul oleh masyarakat kepulauan, terutama para pedagang. Mereka yang selama ini mengandalkan trayek kapal tersebut untuk mendistribusikan barang dagangan kini harus menanggung kerugian dan kekecewaan yang mendalam.
"Biasanya lebih nyaman dan terpercaya menggunakan Sumekar Line, tapi kini kami harus gigit jari. Sudah beberapa kali kapal ini tidak berlayar, dan dampaknya sangat besar bagi perekonomian kami," keluh salah seorang pedagang dengan nada frustrasi.
Kondisi ini jelas menjadi tamparan keras bagi citra pelayanan publik di Kabupaten Sumenep. Keberlangsungan transportasi laut yang handal dan terpercaya adalah fondasi penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan.
Pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait diharapkan segera mengambil tindakan tegas dan konstruktif untuk menyelesaikan krisis ini, memastikan hak-hak karyawan terpenuhi, dan yang terpenting, mengembalikan asa masyarakat kepulauan akan konektivitas yang terjamin. Jangan biarkan jeritan mereka terus menggema tanpa ada solusi nyata!
(R. M Hendra)
