Tanjab Timur, kompasone.com - Desakan agar Bupati KUPTD Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikma Sari,ST agar mencopot Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat dan Peralatan (UPTD ALKAL) Kabupaten Tanjab Timur kian menguat.
Hal ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja UPTD ALKAL dalam menangani sejumlah titik kerusakan jalan, khususnya di wilayah-wilayah yang dinilai membutuhkan penanganan tanggap darurat.
Sejumlah kawasan seperti Simpang Gelis – Rantau Rasau, Rantau Rasau – Nipah Panjang, hingga wilayah Kecamatan Sadu mengalami kerusakan jalan yang cukup parah.
Arie Suriyanto, penggiat dan Pemerhati Lingkungan Hidup dan Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur menilai minimnya respons cepat dari pihak UPTD ALKAL memicu aksi protes warga, termasuk unjuk rasa mahasiswa di Kantor Camat Sadu beberapa waktu lalu yang disebut sebagai aksi mahasiswa pertama dalam sejarah pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Selain itu, aksi warga dengan menanam pohon pisang di ruas jalan lintas Nipah Panjang juga menjadi bentuk kekecewaan terhadap lambannya perbaikan infrastruktur.
Menurutnya, langkah tegas dari pihak terkait pun tidak ada. Bahkan, untuk sekadar menguras air yang tergenang di badan jalan yang kerap menjadi penyebab kecelakaan, terutama bagi pelajar.
“Masyarakat punya alasan kuat untuk menuntut pencopotan Kepala UPTD ALKAL Penanganan tanggap darurat nyaris tidak terlihat. Kondisi ini membahayakan warga dan memalukan pemerintahan daerah,” ujar Arie Suriyanto kepada media ini, Rabu (07/05/2025).
Arie juga meyoroti empat anggota DPRD Tanjbatim Dapil Nipah Panjang, yakni Hasnibah (Golkar), Alam Bakri (Ketua BKD DPRD), Edi Mubarak (PAN), dan Nuardi (Nasdem).
"Anggota Dewan Dapil Nipah Panjang belum menunjukkan sikap nyata dalam memperjuangkan aspirasi warga terkait perbaikan infrastruktur," tegas Arie.
Ia menambahkan bahwa, dengan kondisi tersebut, masyarakat mendesak Ketua DPRD Tanjab Timur, Zilawati, SH, untuk mengambil sikap dan mengusulkan kepada Bupati agar segera mengganti pimpinan UPTD ALKAL yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas tanggap darurat secara optimal.
(man)