Kota Pasuruan, Kompasone.com – Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menghadiri acara Retreat Kepala Daerah yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang sejak Senin (24/2). Acara ini diikuti ratusan kepala daerah sebagai bagian dari agenda strategis Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat sinergi pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat.
Retreat yang berlangsung hingga Jumat (28/2) ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman kepala daerah mengenai visi-misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pencegahan korupsi, serta optimalisasi tugas mereka dalam memimpin daerah.
Menanggapi isu yang menyebutkan dirinya tidak hadir dalam acara ini, Adi Wibowo membantah keras kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya telah hadir sejak awal dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai arahan pemerintah pusat.
“Saya hadir sejak awal, mengikuti setiap sesi dengan penuh tanggung jawab. Jika ada kabar di media sosial yang menyebutkan saya tidak hadir, itu informasi yang keliru,” ujar Adi Wibowo pada Selasa (25/2).
Ia juga mengkritik penyebaran informasi yang tidak berdasar tanpa konfirmasi langsung kepadanya. “Sangat disayangkan ada pihak yang menyebarkan isu tanpa mengecek fakta di lapangan,” tambahnya.
Isu ketidakhadirannya sempat dikaitkan dengan dukungan PDI Perjuangan dalam Pilkada 2024. Namun, Adi Wibowo menegaskan bahwa dirinya merupakan kader Partai Golkar dan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah tanpa intervensi politik.
“Dalam Pilkada 2024, saya didukung oleh berbagai partai, termasuk PDIP. Itu bukan alasan bagi saya untuk tidak menghadiri acara penting ini,” jelasnya.
Sebelumnya, beredar rumor bahwa kepala daerah yang didukung PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat ini. Namun, hingga kini tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut.
Acara Retreat Kepala Daerah ini menjadi momentum strategis bagi kepala daerah untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik.
Kegiatan ini dijadwalkan berakhir pada Jumat (28/2) dengan berbagai sesi diskusi, termasuk pembahasan kebijakan prioritas nasional dan strategi peningkatan pelayanan publik di daerah.
Muh
