Gunungkidul DIY, Kompasone.com — Ratno Pintoyo politisi senior sekaligus mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 2009-2015, dan mantan anggota BK, angkat bicara terkait lambanya penanganan etik atas dugaan skandal VCS (vidio call sex) yang di duga dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul.
Ia mengatakan bahwa saat ia menjadi BK (badan kehormatan) DPRD saat itu pernah menangani hal yang serupa seperti yang dilakukan HN, saat itu prosesnya cepat karena pegangan BK itu sudah jelas.
"Saat itu Badan Kehormatan memilahkan antara permasalahan hukum dan permasalahan etik, sehingga akhirnya waktu itu Badan Kehormatan segera menyimpulkan bahwa inisial mister X ini melanggar kode etik dan merekomendasikan terhadap Partai asal mister X tersebut,"kata Ratno Pintoyo (4/2/2025).
Lebih lanjut Ratno Pintoyo sampaikan, kemudian silahkan kepada Partai. Partai mau bertindak tegas atau tidak silahkan kepada Partai asal mister X, tetapi Badan Kehormatan sudah melaksanakan fungsinya selaku Badan Kehormatan DPRD Gunungkidul yang tugasnya menjaga kode etik menertipkan kode etik.
Menjawab pertanyaan media Kompasone.com terkait berapa lama Badan Kehormatan melakukan proses etik, Ratno Pintoyo sampaikan, sebetulnya lamanya tergantung, harapan saya terkait persoalan ini (HN) tidak usah ewuh prakewuh (sungkan) antara teman dan sebagainya.
"Kalau Badan Kehormatan memakai ewuh prakewuh (sungkan) Badan Kehormatan nanti yang akan kena imbas dari persoalan ini, " kata dia.
Karena nanti, kata Ratno Pintoyo. akan menjadi tumpuan pertanyaan dari masyarakat. masyarakat akan bertanya, bagaimana Badan Kehormatan ini. karena BK itu tugasnya jelas, fungsinya juga jelas.
"Persoalan BK mau investigasi atau tidak itu tergantung BK, karena dalam ketentuan sudah ada. BK tentu lebih paham," tuturnya.
Kalau itu masalah foto di sangsikan, dipenyelidikan Polda itu sudah jelas kok, HN itu sudah mengakui, artinya tidak usah di sangsikan lagi bahwa itu resmi, murni bukan kok itu editan.
"Badan Kehormatan itu cukup peganganya kode etik, kalau APH peganganya KUHP, itu jelas," ucapnya.
Sebetulnya BK itu sudah lengkap referensinya ketika mau menorehkan sebuah rekomendasi. Tetapi tergantung Badan Kehormatan itu sendiri, tinggal berani atau tidak.
Sementara itu Marbandi kepada Kompasone.com mengatakan, bahwa dirinya di panggil resmi oleh BK terkait pelaporanya tentang HN yang diduga melakukan VCS baru satu kali, tetapi dirinya menanyakan proses etik yang di lakukan BK terkait persoalan ini sudah 4 (empat) kali. dihitung dari saya melaporkan ke BK sampai hari ini sudah sebulan lebih.
"Saya berharap Badan Kehormatan menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya, sehingga persoalan ini ada titik terang," pintanya.
Terkait persoalan tersebut media melakukan konfirmasi via Whattsap terhadap ketua BK pukul 14:28 WIB, namun Wahyu ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gunungkidul saat di konfirmasi sejauh mana terkait proses etik yang dilakukan oleh BK, namun ketua BK tidak membalas, kemudian di kontak (telefon) tidak diangkat.
( Mbah Pri )
