Sumenep, kompasone.com - Di balik pemakaman yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhir, terbongkar sebuah skandal korupsi yang menghebohkan Kabupaten Sumenep. Proyek pemagaran kuburan di Desa Batuan, yang disetujui oleh Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Indra Wahyudi, ternyata menyimpan kejanggalan yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan anggaran. Investigasi mendalam yang dilakukan oleh tim redaksi KOMPAS ONE mengungkap fakta mengejutkan di balik proyek yang terkesan sederhana ini.
Saat tim investigasi mengunjungi lokasi proyek, pemandangan yang ditemukan sungguh ironis. Area yang seharusnya menjadi lokasi pemakaman dan dikelilingi pagar justru lebih mirip lahan kosong yang ditanami cabai. Sebaliknya, sejumlah makam umum justru berada di luar area yang tidak dipagar. Ketidaksesuaian antara desain proyek dengan kondisi fisik di lapangan ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah proyek ini benar-benar bertujuan untuk memagari kuburan, atau justru ada tujuan tersembunyi lainnya?
Lebih mengkhawatirkan lagi, tidak ditemukan informasi mengenai pagu anggaran proyek dalam prasasti maupun dokumen terkait lainnya. Ketiadaan data ini semakin menguatkan dugaan adanya ketidaktransparan dalam pengelolaan anggaran. Pertanyaan pun muncul: ke mana mengalirnya dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan?
Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Indra Wahyudi, yang menyetujui proyek ini, memberikan jawaban yang terkesan menghindar ketika dikonfirmasi mengenai kejanggalan proyek. Ia malah menyarankan untuk menghubungi ketua kelompok masyarakat atau dinas terkait. Sikapnya yang seolah lepas tangan ini menimbulkan kecurigaan bahwa ia mengetahui adanya kejanggalan dalam proyek tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Arif, juga tidak memberikan keterangan yang jelas ketika dikonfirmasi. Ia beralasan sedang pulang kampung dan akan menanyakan masalah ini kepada rekan-rekannya. Sikap pasif dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab ini semakin memperkuat dugaan adanya upaya untuk menutup-nutupi kasus korupsi ini.
"Ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang sangat jelas," ujar Rasyid Nadhyin , Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik. "Tindakan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah."
“Dari hasil investigasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek pemagaran kuburan di Desa Batuan merupakan proyek fiktif yang bertujuan untuk mengelabui publik dan menyalahgunakan anggaran negara. Dugaan kuat adanya tindak pidana korupsi dalam kasus ini tidak dapat diabaikan.” tegas rasyid
“Kasus proyek pemagaran kuburan fiktif di Desa Batuan menjadi tamparan keras bagi kita semua. Ini adalah bukti nyata bahwa korupsi masih merajalela di negeri ini, bahkan menyentuh sektor yang seharusnya suci.” “Saya Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat berharap agar aparat penegak hukum dapat bertindak tegas dan mengusut tuntas kasus ini. Jangan biarkan pelaku kejahatan lolos dari jerat hukum.” imbuhnya
Pihak berwajib, baik kepolisian maupun kejaksaan, harus segera melakukan penyelidikan mendalam dan menjerat semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. DPRD Sumenep juga harus melakukan evaluasi internal dan memberikan sanksi tegas kepada anggota dewan yang terlibat dalam kasus ini. Masyarakat berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas dan keadilan dapat ditegakkan.
(R. M Hendra)
