Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

RSUD Abuya Membeku, Jaspel Setahun "Bertelur Emas" di Brankas Dirut?

Jumat, Juni 12, 2026, 22:09 WIB Last Updated 2026-06-12T15:09:42Z

 


Sumenep, Kompasone.com - Janji manis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk mendongkrak mutu pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tampaknya berbanding terbalik dengan nasib pilu para tenaga medis di garda terdepan. RSUD Abuya Kangean, yang digadang-gadang sebagai fasilitas kesehatan andalan masyarakat di Jalan Raya Pantai Celgung, Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, kini justru menjadi sorotan tajam.


Bukan karena prestasi pelayanan, melainkan karena aroma tak sedap terkait penahanan Hak Jasa Pelayanan (Jaspel) para pegawainya yang mandek hingga satu tahun lamanya.


Jika di rumah sakit pemerintah daerah lain Jaspel dicairkan secara berkala setiap bulan usai verifikasi klaim BPJS, RSUD Abuya justru punya "standar" sendiri. Hak para tenaga kesehatan yang memeras keringat siang dan malam di pulau seberang itu sengaja dibiarkan membeku.


Kondisi miris ini memantik reaksi keras dari Aktivis Lintas Pulau, Johari. Kepada media ini, pria yang akrab disapa Bang Jo itu melantangkan suaranya, mempertanyakan kinerja dan nurani jajaran manajemen yang memegang kendali penuh atas anggaran tersebut mulai dari Direktur hingga Bendahara Rumah Sakit.


“Ada masalah apa dengan Rumah Sakit Abuya? Tenaga kerja rumah sakit pada berteriak sehingga terdengar bising di telinga saya. Ada yang bilang Jaspel-nya tidak dibayar kurang lebih satu tahun lamanya,” ungkap Johari dengan nada geram.


Ironisnya, bukannya memberikan solusi cepat, pihak manajemen justru berlindung di balik tameng birokrasi. Alasan klasik seperti revisi Peraturan Bupati (Perbup) yang tak kunjung usai, dijadikan senjata pamungkas untuk membungkam hak-hak pegawai.


Namun, hasil penelusuran di internal rumah sakit membongkar fakta yang berbeda. Berdasarkan pengakuan salah satu pegawai bagian dalam kepada Johari, anggarannya sebenarnya ada, namun sengaja "dikunci".


“Jaspel ada Pak Jo, cuman tak bisa dicairkan sebelum ada perintah dari Pak Dirut,” tiru Johari menyitir pengakuan orang dalam tersebut.


Di tengah situasi ekonomi yang mencekik akibat lonjakan harga kebutuhan pokok dan dampak kenaikan BBM, penahanan hak ini dinilai sebagai tindakan yang sangat tidak populis dan mati rasa terhadap penderitaan bawahan.


Johari pun melayangkan sindiran menohok bernada satire. Ia mencurigai ada maksud terselubung di balik sengajanya dana tersebut diendapkan sekian lama di dalam brankas rumah sakit.


“Dalam situasi ekonomi yang mencekik saat ini, tentu Jaspel yang dibekukan oleh Direktur RS Abuya sangatlah membantu apabila dicairkan. Nah, kalau dana Jaspel itu terus membeku di brankas, tak tertutup kemungkinan dana tersebut bisa 'bertelur emas',” sentil Johari tertawa getir.


Ia menambahkan, dalih menunggu Perbup hanyalah bahasa kiasan untuk mengulur waktu demi keuntungan pihak tertentu yang memegang kendali atas kunci brankas tersebut.


“Nah, kira-kira telur-telur emas yang selama setahun diendapkan itu lantas untuk siapa? Secara teknis memang (menurut mereka) tidak ada yang dirugikan dalam pembekuan Jaspel yang dikunci dengan kuncian Perbup belum selesai itu. Tapi itu kan cuma bahasa kiasan bagi saya,” cecar Johari.


Dengan nada menyindir yang semakin tajam, Johari mengibaratkan manajemen RSUD Abuya seperti kepala rumah tangga yang egois, yang diduga menikmati "hasil sampingan" dari dana yang diendapkan, sementara anak buahnya dibiarkan kelaparan.


“Jaspel ini walau mau dicairkan setiap dua tahun sekali, bagi mereka tetap tidak ada yang dirugikan karena nominal pencairannya tetap sama. Pertanyaannya, apakah 'telur-telur' dari hasil silang (bunga/keuntungan pengendapan dana) tersebut semua tenaga kerja juga dapat bagian? Yang pasti nggak lah yau… karena yang berhak kan 'kepala rumah tangga' (para pemegang kendali),” pungkas Johari menyudahi kalimatnya.


Hingga berita ini diturunkan, pihak Direktur maupun Bendahara RSUD Abuya Kangean belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan substantif mengapa hak ratusan pegawai tersebut harus 'di-es-kan' selama satu tahun penuh di tengah jeritan ekonomi masyarakat kepulauan.


(R. M Hendra)

Iklan

iklan