Jakarta, Kompasone.com – Sebuah kabar pahit berembus dari perairan panas Selat Hormuz. Kapal tanker Gamsunoro milik Pertamina yang tengah tertahan oleh otoritas Iran, mendadak menjadi pusat perhatian publik nasional. Bukan hanya karena urusan geopolitik, melainkan karena sebuah tabir yang terbuka, tidak ada satu pun pelaut Indonesia di atas dek kapal tersebut.
Kabar ini mencuat setelah kesaksian seorang pelaut lokal, Adrian Umar, viral di jagat maya. Niat hati ingin menjalin komunikasi sesama pelaut, Adrian justru mengaku mendapat respons yang melukai harga diri. Sebuah kalimat bernada arogan yang meremehkan profesionalisme pelaut lokal menjadi pemantik kemarahan netizen Indonesia.
Indonesia, secara historis dan geografis, adalah raksasa maritim. Kita memiliki ribuan pelaut tersertifikasi internasional yang tersebar di kapal-kapal pesiar mewah hingga tanker-tanker raksasa dunia. Namun, kasus Gamsunoro menciptakan sebuah paradoks yang getir:
Mengapa kapal milik BUMN yang menyandang bendera kebanggaan justru sepenuhnya dioperasikan oleh Warga Negara Asing (WNA)?
Respons negatif yang diterima pelaut lokal menunjukkan adanya kesenjangan budaya dan profesionalisme yang perlu segera dievaluasi
Secara bisnis, penggunaan kru asing dalam industri pelayaran internasional sering kali dikaitkan dengan kontrak manajemen kapal (ship management) pihak ketiga. Namun, ketika aset tersebut adalah milik negara, aspek kedaulatan tenaga kerja seharusnya menjadi variabel utama.
Kritik tajam kini mengarah pada kebijakan rekrutmen di tubuh perusahaan energi pelat merah tersebut. Mengapa pelaut lokal yang cakap justru sering kali harus "menumpang" di kapal asing, sementara kapal milik bangsa sendiri dihuni oleh awak dari negara lain?
Publik kini tidak hanya butuh klarifikasi, tapi juga aksi nyata. Kasus ini bukan sekadar soal "siapa yang bekerja", tapi soal bagaimana martabat pelaut Indonesia dijunjung di atas aset negaranya sendiri.
Sudah saatnya ada transparansi mengenai proporsi tenaga kerja lokal pada armada-armada strategis. Jangan sampai, di saat kita bicara tentang kemandirian energi dan kejayaan maritim, kita justru menjadi penonton di dermaga sendiri sementara kapal kita berlayar dengan bahasa dan jiwa yang berbeda.
Kejadian ini menjadi pengingat bagi para pemangku kepentingan bahwa brand sebuah negara bukan hanya terletak pada logo di badan kapal, melainkan pada orang-orang yang menggerakkan mesinnya. Kita menantikan langkah taktis Pertamina untuk mengembalikan "ruh" Indonesia ke dalam setiap jengkal armada globalnya.
Bagaimana menurut Anda, apakah sudah saatnya regulasi mewajibkan persentase minimum kru lokal pada setiap kapal aset negara tanpa terkecuali?
(R. M Hendra)
