Pandeglang, kompasone.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kabupaten Pandeglang, Banten, menggelar apel peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tahun 2026 di halaman Kantor BPBD-PK Kabupaten Pandeglang, Minggu (26/4/2026).
Peringatan yang dilaksanakan setiap 26 April tersebut menjadi momentum nasional untuk meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat terhadap potensi bencana, termasuk di wilayah Kabupaten Pandeglang.
Kepala Pelaksana BPBD-PK Kabupaten Pandeglang, Riza Ahmad Kurniawan, mengatakan pelaksanaan HKB 2026 dilatarbelakangi tingginya tingkat risiko bencana di Indonesia.
Menurut dia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tinggi dan menempati posisi kedua dari 193 negara paling rentan berdasarkan World Risk Report 2023.
“Risiko tersebut ditentukan oleh faktor bahaya, tingkat keterpaparan, serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci penting untuk meminimalkan dampak bencana,” kata Riza usai apel.
Ia menambahkan, masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk mengantisipasi, merespons, hingga pulih dari bencana dengan prinsip build back better, sehingga ketangguhan dapat dibangun sejak dini.
Riza menjelaskan, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan 26 April sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana, bertepatan dengan momentum lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Pada tahun 2026, peringatan HKB mengusung tema “Bersatu dalam Siaga, Tangguh Menghadapi Bencana.”
Dalam rangka memperingati HKB 2026, BPBD-PK Kabupaten Pandeglang melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain simulasi evakuasi, edukasi kebencanaan, penyebarluasan informasi, serta pelatihan dasar penanggulangan bencana.
Kegiatan tersebut juga menjadi upaya meningkatkan kapasitas aparatur BPBD-PK Kabupaten Pandeglang dalam menghadapi situasi darurat.
Riza berharap melalui peringatan HKB 2026, pihaknya dapat menilai kesiapan dan respons masyarakat, baik individu, keluarga, maupun komunitas, dalam melaksanakan evakuasi secara terencana.
“Selain itu, kami juga dapat mengkaji efektivitas sarana dan prasarana pendukung, meliputi sistem komunikasi peringatan dini, peralatan evakuasi, serta perlengkapan tanggap darurat lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, momentum ini juga menjadi sarana evaluasi koordinasi dan kerja sama antarinstansi di tingkat daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
(Ali Hamzah)
