![]() |
| Bhenu Artha |
Bayangkan pada sebuah pagi, seorang ibu mulai cemas karena harga beras dan minyak goreng merangkak naik lagi. Di tempat lain, seorang pengemudi transportasi daring harus mengantre berjam-jam hanya untuk mengisi tangki kendaraannya. Fenomena ini bukan karena kesalahan mereka, melainkan akibat guncangan dari sebuah jalur sempit bernama Selat Hormuz yang tercekik akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Ketika para analis bicara tentang harga minyak mentah yang menembus US$150 per barel, kita harus sadar bahwa yang sedang mereka bicarakan sebenarnya adalah beban di pundak masyarakat kecil. Krisis energi global akibat perang bukan sekadar isu geopolitik; ini adalah ancaman nyata bagi meja makan kita, pendidikan anak-anak kita, dan keberlangsungan hidup kelompok paling rentan di negeri ini.
Selat Hormuz: Urat Nadi yang Sedang Terluka
Kita sering merasa aman karena secara geografis kita jauh dari Timur Tengah. Namun, Selat Hormuz adalah "urat nadi" bagi hampir sepertiga konsumsi minyak dunia. Masalahnya, Indonesia masih sangat bergantung pada bensin dan avtur yang diimpor, dan ironisnya, 70 persen bahan bakunya berasal dari Timur Tengah. Artinya, jika selat itu tertutup, pasokan energi kita terancam lumpuh bukan hanya dalam hitungan bulan, tapi minggu.
Lebih dari itu, krisis ini juga menyerang piring makan kita. Sekitar 24 persen pasokan amonia dunia, bahan baku utama pupuk, melintasi jalur yang sama. Tanpa pupuk yang terjangkau, petani kita akan kesulitan menanam, dan harga pangan akan melonjak. Disinilah letak kemanusiaannya: krisis energi adalah krisis pangan, dan krisis pangan adalah ancaman bagi kelangsungan hidup manusia.
Subsidi yang Adil: Bukan untuk Mobil Mewah, Tapi untuk Rakyat
Sudah saatnya kita berhenti memandang subsidi energi sebagai sekadar beban anggaran. Kita harus melihatnya dengan lensa keadilan. Faktanya, data menunjukkan lebih dari 90 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi, sementara angkutan umum yang menjadi tumpuan rakyat banyak hanya kebagian kurang dari 5 persen.
Reformasi subsidi yang humanis berarti memastikan bahwa setiap rupiah bantuan negara benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan, nelayan kecil, UMKM, dan keluarga berpendapatan rendah, bukan habis terbakar di tangki mobil mewah. Transformasi ini harus dilakukan dengan hati, menggunakan sistem digital yang tepat sasaran agar tidak ada lagi rakyat miskin yang terpinggirkan.
Membangun Kemandirian: Berhenti "Menyerahkan Leher" pada Konflik Asing
Ada sebuah pepatah dari seorang ahli energi yang sangat mengena: "Menyerahkan pasokan energi kepada negara lain itu seperti menyerahkan leher kita kepada orang lain." Selama kita bergantung pada bahan bakar fosil yang harganya didikte oleh konflik luar negeri, kedaulatan kita akan selalu rapuh.
Kita harus segera pulang ke kekayaan alam kita sendiri. Indonesia punya matahari yang bersinar sepanjang tahun, panas bumi yang melimpah, dan potensi air yang besar. Mempercepat transisi ke energi terbarukan bukan lagi sekadar tren ramah lingkungan, tapi sebuah kewajiban patriotik untuk melindungi rakyat dari gejolak global.
Bayangkan jika setiap gedung pemerintahan dan rumah tangga mulai menggunakan panel surya (PLTS Atap), atau jika angkutan umum kita semua beralih ke listrik. Kita tidak hanya mengurangi emisi, tapi kita memutus rantai ketergantungan yang selama ini menyandera ekonomi kita.
Solusi Bersama: Efisiensi dan Empati
Dalam jangka pendek, kita semua bisa mengambil peran. Kebijakan seperti Work From Home (WFH) atau pembatasan kendaraan dinas mungkin terdengar sederhana, tapi di tengah krisis, penghematan adalah bentuk solidaritas. Kita juga mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Transportasi Umum. Mengapa? Karena ketika transportasi umum tersedia hingga ke pelosok, anak-anak sekolah di desa tidak perlu lagi membawa motor sendiri yang berbahaya dan boros biaya.
Ketangguhan yang Bersumber dari Gotong Royong
Menghadapi krisis energi 2026 bukan hanya tugas menteri atau birokrat. Ini adalah "orkestrasi nasional" yang membutuhkan sinergi dan empati. Kita harus berani berubah, dari boros menjadi efisien, dari bergantung menjadi mandiri, dan dari egois menjadi adil.
Ketahanan energi sejati adalah ketika seorang ibu tidak perlu lagi takut dapurnya berhenti mengepul hanya karena ada perang di belahan dunia lain. Dengan meletakkan kemanusiaan sebagai jantung dari setiap kebijakan energi, kita tidak hanya akan selamat dari krisis, tapi kita akan tumbuh menjadi bangsa yang lebih berdaulat dan bermartabat.
Bhenu Artha
Dosen Prodi Kewirausahaan Universitas Widya Mataram, Yogyakarta
