Surabaya, kompasone.com - Walikota Surabaya, Eri Cahyadi buka suara terkait 45 ribu warganya yang dinonaktifkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ia meminta warga Surabaya untuk tidak perlu khawatir. Sebab, Pemkot Surabaya tetap menjamin layanan kesehatan di Kota Pahlawan dengan program.
Pemkot Surabaya siap mengajukan reaktivasi apabila warga tersebut berada di desil 1-5 dan memenuhi kriteria peserta PBI JK. Namun, warga Surabaya yang kaya secara finansial dapat membayar iuran BPJS secara mandiri.
"Saya minta tolong warga yang masuk ke dalam desil 8 hingga desil 10, untuk mau gotong royong bayar iuran BPJS secara mandiri. Ini agar Pemkot Surabaya bisa fokus menangani warga tidak mampu," ucap Eri, Minggu (15/2).
Walikota Eri Cahyadi menegaskan jika Pemerintah Kota Surabaya mengharapkan kesadaran bagi warga Surabaya yang mampu secara finansial bisa mendapatkan layanan jaminan Kesehatan dengan mandiri.
"Mari kita gotong-royong bersama. Yang tidak mampu dipegang atau dibiayai pemerintah, tetapi yang mampu, saya doakan tambah kaya, tambah rezekinya," imbuh orang nomor satu di Surabaya itu.
Dalam Waktu dekat, kata Wali Kota Eri Cahyadi, Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan konfirmasi ulang warga Surabaya yang masuk ke dalam keluarga miskin, pra sejahtera dan sejahtera saat pelaksanaan Kampung Pancasila.
"Kita akan kembalikan lagi ke warga apakah ada sanggahan terkait data warga prasejahtera di masing-masing RW. Kalau datanya sudah benar, yang mampu saya mohon untuk membayar sendiri (BPJS-nya),” terang Eri.
Ia juga mengimbau bagi perusahaan yang beroperasi di Surabaya untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini memberikan jaminan Kesehatan bagi para pekerjanya, sehingga tidak ada yang tertinggal.
"Hal ini selaras dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga meminta orang-orang kaya bisa membayar iuran BPJS secara mandiri. Sehingga anggaran pemerintah bisa difokuskan bagi keluarga tidak mampu," pungkas Eri.
(Brh)
