Sumenep, Kompasone.com - Lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep belakangan ini bukan lagi soal adu kompetensi atau kecemerlangan visi. Lupakan teori manajemen publik yang membosankan di buku teks. Jika kita melihat rekam jejak para "raksasa" yang bertumbangan di tengah jalan, proses ini lebih mirip seleksi alam di hutan rimba politik. Di sini, siapa yang pintar belum tentu menang, tapi siapa yang "direstui angin", dialah yang bakal sampai ke puncak.
Fenomena mundurnya Arif Firmanto dan Syahwan Effendy adalah lelucon politik paling garing tahun ini. Bayangkan, seorang kandidat yang digadang-gadang sebagai "Pewaris Tunggal" dan sudah berada di atas angin, tiba-tiba memilih pulang sebelum ujian dimulai. Alibi "masalah regulasi" atau "alasan pribadi" itu ibarat bungkus kado cantik yang isinya kosong melompong.
Di warung kopi, rakyat jelata sudah paham di birokrasi kita, kalau ada orang kompeten tiba-tiba mundur tanpa alasan logis, biasanya ada "bisikan halus" yang lebih tajam dari pedang samurai. Entah itu demi menyelamatkan muka, atau memang jalannya sedang "dipalang" oleh tembok besar yang tak kasat mata..
Lalu muncul fenomena TMS (Tidak Memenuhi Syarat) yang menimpa Eri Susanto. Ini benar-benar ironi tingkat tinggi. Bagaimana mungkin seorang pejabat teras yang sudah kenyang makan asam garam birokrasi, mendadak "dicap gagal" di tahap administrasi atau makalah?
Status TMS ini sebenarnya hanyalah cara paling sopan untuk bilang "Kamu hebat, tapi kamu bukan bagian dari skenario kami." Pansel seolah beralih fungsi menjadi algojo pemegang stempel, bukan lagi tim penilai objektif. Jika standar penilaian tidak dibuka transparan, jangan salahkan publik jika menganggap Pansel hanyalah "tukang ketok" keinginan sang sutradara kekuasaan.
Mari bicara jujur, kursi Sekda Sumenep adalah brankas emas sekaligus mesin tempur menuju Pilkada. Siapa pun yang duduk di sana, dialah yang memegang kunci anggaran dan "remote kontrol" ribuan ASN.
Dalam permainan ini, penguasa seringkali tidak butuh Sekda yang terlalu idealis. Mereka butuh Panglima yang Loyal, sosok yang bisa "mengamankan" keadaan. Tumbangnya nama-nama besar adalah upaya sterilisasi jalur agar tidak ada "kerikil" saat mesin politik mulai dipanaskan. Kita sedang menonton pertunjukan di mana prosedur hanyalah kosmetik, sementara keputusan aslinya sudah deal di bawah meja makan malam yang remang-remang.
Jika semua yang hebat sudah "ditumbalkan" demi ambisi, lantas siapa yang tersisa? Mungkin hanya mereka yang pandai mengangguk dan ahli dalam seni "asal bapak senang". Namun, kini ada harapan pada sosok Kuda Hitam yang datang dengan niat pengabdian murni tanpa embel-embel "kontrak politik" di bawah meja.
Jika si Kuda Hitam ini gagal menumbangkan mereka yang sudah merasa "memboking" kursi jauh-jauh hari, maka bersiaplah melihat birokrasi Sumenep jalan di tempat. Kita akan menghadapi krisis berkepanjangan di mana sistem hanya melayani tuannya, bukan rakyatnya.
Seorang warga di pinggiran Sumenep berujar getir, "Kami tidak butuh Sekda yang pintar akrobat kata-kata di depan kamera, tapi mlempem di depan penguasa. Kami butuh yang berani bilang 'Tidak' jika itu merugikan rakyat."
Sentimen ini menjadi tamparan keras. Jika jabatan Sekda dipaksakan untuk sosok "pesanan", maka kursi itu hanya akan menjadi "Kursi Goyang" yang membuat pejabatnya tidur nyenyak di atas penderitaan rakyat. Sebaliknya, rakyat merindukan "Kursi Listrik" sebuah jabatan yang mampu menyetrum birokrasi agar bangun dari mati suri dan kembali seperti Jargon bupati Bismillah melayani.
Pastikan Anda tetap berada di garis depan informasi yang presisi dan mendalam. Ikuti terus dinamika suksesi ini hanya di Kompasone.com. sang "doktor" jurnalisme investigatif yang membedah setiap peristiwa dengan pisau fakta akurat dan analisis tanpa kompromi.
(R. M Hendra)
