Sumenep, Kompasone.com - Di tengah riuhnya bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, dinamika opini publik mulai bergeser dari sekadar adu kompetensi menjadi penggalian rekam jejak. Namun, dalam dialektika hukum dan birokrasi, kita harus mampu memisahkan antara "persepsi yang dipaksakan" dengan "fakta yang dikukuhkan".
Salah satu nama yang paling santer dibicarakan adalah Chainur Rasyid (Inong). Munculnya narasi yang mengaitkan namanya dengan proyek PATM (Pompa Air Tanpa Mesin) perlu dibedah dengan kepala dingin dan logika hukum yang jernih agar tidak menjadi bola liar yang mencederai integritas seseorang tanpa dasar.
Dalam dunia birokrasi, seorang kepala dinas memang memegang tongkat komando. Namun, dalam hukum pidana korupsi, kesalahan tidak bisa diwariskan atau dipukul rata. Terkait proyek PATM, mari kita bicara data: Chainur Rasyid telah melewati rangkaian uji petik dan gelar perkara yang melelahkan.
Hasilnya? Clear. Inong terbukti sama sekali tidak menikmati aliran dana sepeser pun. Secara yuridis, ia bersih. Jika ada oknum di bawahnya yang bermain, hukum telah bekerja pada porsinya masing-masing. Di negara hukum, tidak ada istilah "kebal hukum"
jika memang ada bukti keterlibatan, mustahil Inong bisa melenggang bebas dari cengkeraman aparat penegak hukum. Justru, keberhasilan beliau melewati badai hukum tersebut adalah bukti nyata bahwa integritasnya telah teruji di bawah "mikroskop" penyidik.
Jika kita mau jujur melakukan komparasi terhadap dua kandidat lainnya, posisi Inong justru tampak paling stabil secara etika birokrasi.
Agus Dwi Saputra. Terpaan isu mengenai gratifikasi tanah dari pengusaha properti hingga drama "kresek hitam" miliaran rupiah adalah narasi yang menyerang integritas personal secara sangat mendalam. Isu penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi (tanah) jauh lebih destruktif bagi marwah seorang ASN tertinggi.
Abd. Rahman Riadi. Julukan "preman berseragam" dan dugaan pungutan upeti perizinan menciptakan resistensi besar di kalangan pengusaha dan investor. Pemimpin yang memiliki catatan "transaksional" di sektor pelayanan publik (perizinan) tentu menjadi beban moral bagi visi Sumenep yang ramah investasi.
Dibandingkan dengan dugaan gratifikasi tanah atau pungli perizinan, posisi Inong dalam kasus PATM hanyalah korban dari "posisi administratif". Ia tidak memiliki cacat moral berupa keserakahan pribadi (greed). Justru, Inong dikenal sebagai figur yang loyal dan memiliki jaringan politik yang mampu menjembatani kepentingan Pemkab Sumenep ke tingkat provinsi maupun pusat.
"Hukum tidak bekerja atas dasar asumsi 'seharusnya ikut bertanggung jawab', melainkan atas dasar pembuktian materiil. Dan Inong telah membuktikan secara materiil bahwa tangannya bersih dari uang rakyat," ungkap seorang pengamat kebijakan publik.
Takhta sejati seorang Sekda tidak terletak pada tingginya derajat birokrasi, melainkan pada rendahnya hati untuk menjemput keluh kesah rakyat. Carilah sosok yang kecerdasannya selaras dengan rasa kemanusiaan, karena kebijakan tanpa empati hanyalah regulasi yang mati.
Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo tentu membutuhkan sosok yang tidak hanya cakap, tapi juga tidak memiliki "bom waktu" di masa depan. Inong, dengan statusnya yang sudah inkracht bersih secara hukum dan dukungan jaringan politik yang solid, adalah pilihan paling moderat dan aman bagi stabilitas pemerintahan Sumenep ke depan.
Memilih Sekda yang punya catatan "meminta upeti" atau "menerima jatah tanah" hanya akan menjadi kerikil dalam sepatu kepemimpinan Bupati. Inong hadir sebagai antitesis dari kegaduhan tersebut.
Di tengah labirin politik yang penuh intrik, kejernihan nalar adalah kompas utama untuk menemukan kebenaran sejati di balik tirai kekuasaan. Biarkan sejarah mencatat bahwa integritas yang kokoh takkan goyah oleh hembusan narasi sumir. karena emas tetaplah emas meski terkubur dalam debu persepsi.
Pastikan Anda tetap berada di garis depan informasi yang presisi dan mendalam. ikuti terus dinamika suksesi ini hanya di Kompasone.com, sang "doktor" dalam jurnalisme investigatif yang membedah setiap peristiwa dengan pisau fakta akurat dan analisis tanpa kompromi.
(R. M Hendra)
