Pandeglang, kompasone.com – Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P-4) melontarkan kecaman keras terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menyusul kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan. Kebijakan tersebut dinilai mencederai rasa keadilan dan menunjukkan krisis empati di tengah penderitaan masyarakat.
Ketua P-4 Arip Wahyudin alias Ekek menilai langkah DPRD itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Ia menyebut, kenaikan gaji dan tunjangan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tertekan akibat berbagai musibah adalah tindakan yang tidak bermoral.
“Ini sama saja menari di atas penderitaan rakyat. Saat masyarakat berjuang bertahan hidup, wakil rakyat justru sibuk mengamankan kenyamanan diri sendiri,” kata Ekek, Senin.
Menurut dia, anggota DPRD dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan publik, bukan menjadikan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri. Namun realitas yang terjadi di Pandeglang justru memperlihatkan hal sebaliknya.
“Di saat rakyat tercekik kebutuhan pokok, wakil rakyat malah terkesan aji mumpung. Gaji dan tunjangan terus dinaikkan tanpa rasa malu,” ujarnya.
Ekek juga mengingatkan pesan para pendiri bangsa. Ia mengutip Tan Malaka yang menyatakan ketakutannya ketika rakyat menjadi cerdas, serta pernyataan Presiden pertama RI Ir. Soekarno bahwa rakyat Indonesia bukan bodoh, melainkan dibodohkan oleh sistem, bukan miskin, tetapi dimiskinkan oleh kebijakan.
Menurut Ekek, Negara Republik Indonesia bukan milik satu golongan, satu kelompok, atau segelintir elite politik. Namun kondisi di Kabupaten Pandeglang saat ini seolah menunjukkan bahwa daerah tersebut hanya menjadi “Ladang Basah” bagi anggota DPRD.
“Pandeglang seakan-akan hanya milik segelintir orang di gedung dewan, sementara rakyat dibiarkan bergelut dengan kemiskinan dan ketimpangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, tugas utama DPRD adalah menyerap aspirasi rakyat, menjalankan fungsi pengawasan, serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, baik di sektor ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Dengan jumlah penduduk Pandeglang yang terus meningkat, seharusnya dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup dan pembangunan yang nyata.
Namun, kata Ekek, fakta di lapangan justru memunculkan dugaan kuat bahwa jabatan legislatif dimanfaatkan sebagai alat mencari keuntungan pribadi.
“Ini bukan lagi soal kebijakan, tapi soal moral dan keberpihakan. Rakyat berhak curiga,” ujarnya.
P-4, lanjut Ekek, akan terus memposisikan diri sebagai “parlemen jalanan” yang konsisten mengkritik, mengawasi, dan melawan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
“Kami tidak akan diam. Selama kebijakan menyimpang dari kepentingan rakyat, P-4 akan berdiri di barisan perlawanan,” tutup Ekek.
(Hamzah)
