Sumenep, Kompasone.com – Kabinet "Supel" (Sumenep Melayani) Jilid I di bawah komando Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo dan Wabup KH Imam Hasyim resmi merombak barisan eselon II. Namun, dari 9 nama yang dilantik, ada satu nama yang bikin alis para pengamat naik, Benny Irawan. Kenapa?
Karena dalam waktu singkat, karier Benny dianggap melesat bak roket. Dari "orang proyek" di Dinas PU Bina Marga pada 2023, tiba-tiba loncat jadi Kepala BRIDA di akhir 2024, dan kini resmi jadi bos besar di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep tahun 2026.
Kritik pedas datang dari pengamat politik dan kebijakan, Djoni Tunaedy. Pria yang akrab disapa Bung Joni ini mempertanyakan apakah mutasi ini murni karena Merit System (sistem prestasi) atau sekadar urusan "orang dalam".
"Jujur saja, jenjang karier Pak Benny ini cukup 'melejit'. Masalahnya, dia itu Insinyur, Sarjana Teknik. Secara kualifikasi, dia lebih qualified urus jalan atau jembatan di Dinas PUTR, bukan urus ribuan ASN di BKPSDM," sindir Bung Joni.
Menurut eks anggota DPRD ini, jabatan strategis seperti BKPSDM, Bappeda, dan Inspektorat itu jantungnya birokrasi. Harusnya diisi oleh orang yang punya jam terbang tinggi di bidang tersebut.
"Emang sehebat apa kinerjanya sampai jabatannya loncat-loncat begitu? Pak Benny belum pernah lho jadi pegawai di BKPSDM, eh tiba-tiba sekarang jadi nakhodanya," tanya Joni dengan nada heran.
Menanggapi "nyanyian" miring tersebut, Pj Sekda Sumenep, R. Syahwan Effendy, pasang badan. Menurutnya, Benny dipilih bukan tanpa alasan. Selama di BRIDA, Benny dinilai kerja bagus dan nggak neko-neko (tidak melanggar disiplin).
Syahwan juga menangkis argumen soal latar belakang pendidikan teknik Benny yang dianggap nggak nyambung. Baginya, jabatan eselon II (JPT Pratama) itu adalah jabatan manajerial, bukan teknis melulu.
"Kalau cari yang ideal ya nggak ada. Yang penting sebagian indikator Standar Kompetensi Jabatan sudah terpenuhi. Terlalu naif kalau tanya soal prestasi ke saya, silakan tanya langsung ke yang bersangkutan atau Bupati. Bupati pilih orang itu nggak sembarangan," tegas Syahwan lewat pesan WhatsApp.
Bung Joni justru balik menyentil jawaban Pj Sekda yang menyebut pertanyaannya "naif". Menurut Joni, justru Pj Sekda dan Tim Penilai Kinerja (TPK) lah yang memegang kunci. Mereka yang memberi rekomendasi ke Bupati.
"Kalau mutasinya nggak sesuai kualifikasi dan kompetensi, ya kerja Pj Sekda dan TPK harus dievaluasi Bupati. Jangan sampai birokrasi profesional cuma jadi jargon, tapi kenyataannya pakai prinsip kedekatan," tutup Joni menikam.
Sekarang bola ada di tangan Benny Irawan. Apakah sang Insinyur mampu membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar "penumpang roket" di BKPSDM, atau justru kritik Bung Joni bakal terbukti benar? Kita lihat saja aksinya.
(R. M Hendra)
