Gowa, kompasone.com — Celebes Law and Transparency (CLAT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gowa (19/12). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan sekaligus desakan transparansi atas dugaan kelalaian dalam penerimaan agunan sertifikat tanah yang diduga bermasalah secara hukum di BRI Unit Agus Salim, Gowa.
Koordinator Lapangan CLAT, Rifki Ramadhan, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan upaya kontrol sosial agar lembaga perbankan senantiasa konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dalam setiap proses penyaluran kredit.
“Aksi ini bukan untuk menghakimi, melainkan mendorong keterbukaan dan tanggung jawab pihak bank. Jika benar terdapat agunan yang berasal dari dugaan tindak pidana, maka hal tersebut harus ditelusuri secara transparan dan akuntabel,” ujar Rifki Ramadhan di sela-sela aksi.
CLAT menilai bahwa penerimaan agunan tanpa verifikasi menyeluruh berpotensi merugikan masyarakat dan mencederai rasa keadilan. Oleh karena itu, mereka mendesak BRI Cabang Gowa dan BRI Unit Agus Salim untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tidak melakukan tindakan apa pun terhadap objek sengketa sebelum adanya putusan atau kepastian hukum.
Dalam aksi tersebut, CLAT menyampaikan empat tuntutan utama sebagai berikut:
1. Mendesak BRI melakukan klarifikasi dan audit internal terhadap proses penerimaan agunan yang dipersoalkan.
2. Meminta BRI menghormati dan menunggu hasil proses hukum pidana yang saat ini tengah berjalan di Polres Gowa.
3. Menuntut perlindungan hukum terhadap pihak yang mengklaim sebagai pemilik sah sertifikat agar tidak dirugikan lebih lanjut.
4. Mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian oleh perbankan.
Aksi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan dari aparat kepolisian. CLAT menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara ini hingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum, sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mendorong transparansi dan penegakan hukum.
CLAT menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan hak menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan, demi perlindungan hak masyarakat dan tegaknya supremasi hukum.
-VAL
