Sumenep, Kompasone.com - Gelombang kesulitan ekonomi kian menghantam masyarakat kepulauan Sumenep seiring dengan aksi mogok kerja 56 Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Sumekar. Mogok kerja ini merupakan buntut dari mirisnya nasib para pekerja yang hak gajinya tak kunjung dibayarkan selama 24 bulan lamanya. Sekretaris Lembaga Komunitas Warga Kepulauan (KWK), A. Suudin, dengan nada prihatin namun tegas, menyampaikan aspirasi dan harapan warga melalui forum media.
PKWK telah mengambil inisiatif krusial dengan menjadwalkan audiensi bersama Komisi II DPRD Sumenep pada hari ini, dengan agenda utama memfasilitasi pertemuan antara para karyawan yang terzalimi dengan pihak legislatif serta stakeholder terkait. Langkah ini dipandang sebagai upaya terakhir untuk mencari solusi konkret atas permasalahan yang telah berlarut-larut dan kian mencekik perekonomian masyarakat kepulauan.
"Kami berharap DPRD Sumenep, khususnya Komisi II, dapat bertindak cepat dan tegas dalam menyikapi persoalan ini," ujar A. Suudin. "Dampak dari tertunggaknya gaji para ABK ini sangat signifikan. Kapal tidak beroperasi, roda perekonomian di kepulauan menjadi lesu, dan masyarakat semakin terpuruk."
Ketergantungan masyarakat kepulauan pada transportasi laut untuk berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari distribusi hasil laut hingga mobilitas penduduk, menjadikan terhentinya operasional Kapal Sumekar sebagai pukulan telak. Kelangkaan pasokan barang kebutuhan pokok dan terhambatnya aktivitas perdagangan antar pulau menjadi konsekuensi nyata yang dirasakan langsung oleh warga.
KWK menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, penggiat, aktivis, dan terutama rekan-rekan media untuk turut hadir dan mengawal jalannya audiensi ini. Liputan media diharapkan dapat menjadi katalisator yang mempercepat penyelesaian masalah ini, sekaligus memberikan tekanan moral kepada pihak-pihak terkait untuk segera menunaikan kewajibannya.
"Kehadiran teman-teman media sangat kami harapkan. Suara dari kepulauan ini perlu didengar secara luas agar solusi yang berkeadilan dapat segera terwujud," tegas A. Suudin.
Masyarakat kepulauan menanti dengan cemas dan penuh harap hasil dari audiensi ini. Mereka berharap wakil rakyat dapat menunjukkan komitmen yang sesungguhnya dalam membela kepentingan masyarakat kecil dan segera mengakhiri mimpi buruk krisis ekonomi yang sedang melanda. Keputusan kini berada di tangan DPRD Sumenep untuk membuktikan keberpihakan mereka dan mengambil langkah-langkah solutif yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan warga kepulauan.
(R. M Hendra)
