Sumenep, Kompasone.com - Perairan Sumenep, yang selama ini dikenal sebagai lumbung kekayaan laut, kini berubah menjadi medan pertempuran sengit. Aparat penegak hukum dari Polair Kalianget, dengan ketegasan yang tak tergoyahkan, melancarkan operasi besar-besaran untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal yang telah lama merusak ekosistem laut.
Tiga kapal nelayan dari luar daerah, yang menggunakan pukat dogol, alat tangkap yang dijuluki "mesin pembunuh ekosistem", berhasil diamankan dalam operasi yang tegas dan terukur. Praktik ilegal ini, yang telah lama mengancam keberlanjutan sumber daya laut, kini menemui titik nadirnya. Namun, operasi ini tidak berhenti pada penangkapan kapal-kapal ilegal. Aparat juga mengincar para pengepul hasil tangkapan pukat dogol, yang menjadi otak di balik rantai kejahatan ini.
Salah satu pengepul, Mamik, yang memiliki gudang penampungan ikan hasil tangkapan pukat dogol, secara terbuka mengaku sebagai penampung nelayan kapal pukat dogol katrol. Lebih parah lagi, Mamik diduga menyediakan BBM solar bersubsidi bagi para nelayan pukat dogol. Sumber BBM bersubsidi ini diduga berasal dari HL, yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan kecil yang tidak mampu. Praktik ini jelas melanggar regulasi dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, Mamik dan HL belum dapat dikonfirmasi terkait rekomendasi SPBU yang mengeluarkan BBM bersubsidi tersebut. Dinas Perikanan, sebagai leading sector yang bertanggung jawab atas rekomendasi nelayan, juga belum memberikan tanggapan terkait kasus ini. Ketidakberpihakan dinas perikanan membuat tanda tanya besar terkait keberpihakan dinas perikanan dengan nelayan kecil.
Penangkapan tiga kapal pukat dogol ini hanyalah awal dari perang total melawan praktik penangkapan ikan ilegal dan mafia BBM bersubsidi di Sumenep. Aparat penegak hukum berjanji akan terus melakukan operasi serupa hingga perairan Sumenep benar-benar bersih dari praktik-praktik ilegal yang merusak ini.
Operasi penegakan hukum ini menunjukkan ketegasan aparat dalam memberantas praktik penangkapan ikan ilegal. Terungkapnya peran pengepul dalam rantai kejahatan ini menunjukkan bahwa praktik ilegal ini melibatkan jaringan yang terorganisir.
Dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pengepul dan nelayan pukat dogol merupakan pelanggaran serius yang harus diusut tuntas. Dinas Perikanan harus bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian praktik penangkapan ikan di Sumenep.
Penggunaan pukat dogol memiliki dampak yang sangat merusak terhadap ekosistem laut. Disamping itu penangkapan ikan ilegal merugikan nelayan kecil yang bergantung pada sumber daya laut yang berkelanjutan. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas semua pihak yang terlibat.
Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Selain itu dinas Perikanan harus meningkatkan pengawasan dan pengendalian praktik penangkapan ikan di Sumenep. Dan Juga Masyarakat diharapkan harus berperan aktif dalam melaporkan praktik penangkapan ikan ilegal.
(R. M Hendra)
