Lampung, kompasone.com- Koalisi Masyarakat Peduli Anti Korupsi (KOMPAK Lampung) Dan Lembaga Aliansi Cegah Korupsi (Lacak Lampung)Agendakan Aksi Jilid 2 di Kantor BAWASLU Provinsi Lampung atas Dugaan Pengondisian Perealisasian Anggaran yang di kondisikan oleh Sekretariat BAWASLU Provinsi Lampung. Selasa (15/10/24).
Hal Tersebut disampaikan Oleh Candra Setiawan Selaku Kordinator Aksi, Sebelumnya Sejumlah Massa Aksi Telah Melakukan Unjuk Rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung Mendesak Kejakasaan Tinggi Lampung agar memeriksa secara menyeluruh dan utuh Terkait adanya Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan yang di lakukan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung.
Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Khususnya diduga Terindikasi adanya dugaan Pengondisian : Pengadaan Penanda Identitas Pengawas TPS pada Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Lampung (ROMPI: Bahan Repstok, Warna Krem, Furing Peles + Dakron, Bordir 3 Titik (Bagian Depan 2 Titik dada sebelah kanan lambang MERAH PUTIH dan dada sebelah kiri LOGO BAWASLU dan tulisan PTPS dan Bagian Belakang 1 titik bertuliskan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN dan LOGO BAWASLU), Kantong Depan 4 buah, Kantong Bagian Dalam dan resleting Kanan Kiri, Size M 25%, Size L 50%, Size XL 25%, Resleting Utama Bagian Depan 1 buah ID CARD : Bahan Kulit Sistesis, Warna pich dan coklat, Cantolan Besi, Gantungan kulit sistesis, Plastik Transparan Pelindung ID Card) dll.
Menurut Candra dalam Waktu Dekat ini Kami sudah Melakukan Konslidasi Untuk Rencana Gelar Unjuk Rasa Jilid 2 Tepatnya Pada Hari Senin, 21 Oktober 2024. Khususnya kami akan Fokus di depan Kantor BAWASLU Provinsi Lampung Serta Melaporkan Secara Resmi ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung terkait adanya indikasi Penyalahgunaan Wewenang Jabatan yang di lakukan oleh Kepala Sekretariat BAWASLU Provinsi Lampung, "Tandasnya.
Muhaidin
