Sumenep, Kompasone.com - Fenomena swadaya warga Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, yang patungan memperbaiki ruas Jalan Kapedi Moncek terus menggelinding menjadi bola api kritik bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep. Setelah menuai perhatian parlemen, giliran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Madura melayangkan sentilan menohok kepada sang bupati.
Anggota YLBH Madura, Dayat Mahjong, menilai aksi galang dana ini bukan sekadar inisiatif sosial, melainkan potret ironis kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar infrastruktur masyarakat. Jalan kabupaten yang terlantar bertahun-tahun dinilai sebagai bukti absennya prioritas anggaran yang berpihak pada rakyat.
"Yang terjadi di Kapedi bukan sekadar soal jalan rusak. Ini potret bagaimana masyarakat merasa ditinggalkan oleh pemerintahnya sendiri," ujar Dayat kepada wartawan, Rabu (9/7/2026).
Dayat menyoroti kontrasnya perilaku elite politik saat berburu suara dibandingkan ketika sudah duduk di kursi kekuasaan. Ia menyentil kebiasaan mendekati rakyat hanya demi kepentingan elektoral sesaat.
-Saat Kampanye Pemimpin rajin turun ke jalan, menyerap aspirasi, dan mengumbar janji manis demi simpati publik.
-Setelah Berkuasa Menjauh dari realitas lapangan dan mengabaikan persoalan mendasar di tengah masyarakat.
"Saat kampanye, mereka turun ke jalan memohon simpati dengan mengumbar janji manis. Namun, begitu takhta di tangan, mata mereka rabun melihat kesusahan dan telinga mereka mendadak tuli mendengar jeritan rakyat," tegas Dayat.
Mengenai aksi warga yang membentangkan banner bertuliskan 'Bupati Lagi Sakit' saat menggalang dana di jalan, YLBH Madura menilai hal tersebut sebagai akumulasi kekecewaan yang sangat mendalam.
Menurut Dayat, tindakan itu adalah simbol protes keras karena jalur birokrasi formal dan aspirasi warga selama ini tidak kunjung direspons oleh pemda.
"Kalau pemerintah hadir sejak awal, warga tentu tidak akan sampai patungan memperbaiki jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini bukan soal kemampuan masyarakat, tetapi soal kewajiban negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat," tambahnya.
YLBH Madura mengingatkan Pemerintah Kabupaten Sumenep agar tidak menyikapi aksi ini dengan sebelah mata atau sekadar dianggap angin lalu. Protes kreatif namun menusuk dari warga Kapedi ini harus dijadikan momentum evaluasi total terhadap lambannya penanganan infrastruktur di Sumenep.
"Jangan tunggu kritik semakin besar baru bergerak. Pemerintah harus membuktikan bahwa janji kepada masyarakat tidak berhenti saat kampanye, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata," pungkas Dayat.
Sebelumnya, warga Desa Kapedi terpaksa turun ke jalan menggalang dana mandiri akibat kondisi Jalan Kapedi Moncek yang rusak parah dan membahayakan pengguna jalan. Mengingat jalur tersebut berstatus jalan kabupaten, lambannya respons dinas terkait memicu kemarahan publik hingga memunculkan sindiran politik "Bupati Lagi Sakit" yang kini memantik sorotan luas dari berbagai elemen masyarakat dan DPRD Sumenep.
(R. M Hendra)
