TAPUT, kompasone.com - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) Kabupaten Tapanuli Utara 2027-2045 mendapat penguatan dari DPR RI dan pemerintah pusat.
Dukungan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dibuka Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat di Aula Martua Kantor Bupati, Rabu (3/6).
Hadir dalam kegiatan itu anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah, anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Wahyu Bintono Haribawono, Kepala BPIW Kementerian Pekerjaan Umum Adenan Rasyid, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Melalui forum tersebut, Bupati JTL berharap memperoleh masukan strategis untuk menyempurnakan RIPD sebagai pedoman pembangunan hingga tahun 2045.
Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian antara lain hilirisasi pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanganan stunting, penguatan infrastruktur, serta pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif.
JTP mengatakan RIPD akan menjadi pedoman pembangunan jangka panjang menuju visi Tapanuli Utara Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan pada 2045.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar arah kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menghadapi tantangan di masa mendatang.
Dalam paparannya, Musa Rajekshah menyatakan DPR RI mendukung penuh penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Daerah.
dia menilai langkah tersebut dapat memperkuat perencanaan jangka panjang dan menjadi rujukan bagi daerah lain.
“Perda Rencana Induk ini diharapkan menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dan berpotensi diadopsi oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Sabam Rajagukguk menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sabam menyebut sejumlah program yang dapat dimanfaatkan daerah, seperti Inpres Jalan Daerah, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), instalasi pengolahan air, dan Jalan Usaha Tani.
(Bernat L Gaol)
