JAKARTA, kompasone.com - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) Sumatera Utara (Sumut) kini menjadikan Sekolah Rakyat dan perluasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai strategi utama pembangunan sumber daya manusia.
Namun, realisasi dua program tersebut masih bergantung pada dukungan pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, saat bertemu Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (21/4).
Untuk sektor pendidikan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar 15 hektare di Desa Pariksabungan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Meski lahan tersedia, proyek tersebut belum dapat berjalan tanpa persetujuan dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah juga mengusulkan penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.
Kebutuhan ini mencerminkan masih terbatasnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Tapanuli Utara masih menghadapi tantangan pada aspek dukungan program dan alokasi dari pemerintah pusat.
“Pendidikan dan kesehatan harus berjalan seimbang agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan,” ujar bupati.
Pemerintah daerah berharap usulan tersebut segera ditindaklanjuti agar tidak berlarut, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan terus meningkat.
Menanggapi hal itu, Agus Jabo Priyono menyatakan pihaknya akan memproses usulan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Hingga kini, kepastian realisasi program masih menunggu keputusan pemerintah pusat, sementara masyarakat di daerah membutuhkan percepatan layanan dasar yang lebih merata.
(Bernat L Gaol)
