Ketua Divisi Humas dan Publikasi Promedia Jurnalis Siber (PJS) Papua Barat Daya, Dedi KPK, menjelaskan bahwa larangan ini krusial karena kendaraan dinas merupakan fasilitas negara yang hanya boleh digunakan untuk menunjang tugas jabatan dan pelayanan masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, baru-baru ini.
Tidak hanya KPK, Dewan Pers juga mengeluarkan himbauan jelang Lebaran terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Menurut Ketua PJS, pemberian THR merupakan kewajiban perusahaan media kepada pekerjanya.
"Kami tetap berperan sebagai pengontrol jalannya pemerintahan dan birokrasi di negara ini," tegas Dedi.
KPK juga membuka kanal pengaduan gratifikasi melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) di situs gol.kpk.go.id maupun email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.
>Dedi
