Sumenep, Kompasone.com – Peta birokrasi di ujung timur Pulau Madura mendadak menghangat. Setelah sempat jadi teka-teki, gerbong mutasi ASN di lingkungan Pemkab Sumenep akhirnya bergerak. Namun, ada yang ganjil. Di tengah kosongnya kursi panas Sekretaris Daerah (Sekdakab), mutasi justru lebih dulu menyasar eselon II B dan IV. Pertanyaannya: kenapa posisi paling strategis malah dibiarkan "digantung"?
Lama dinanti, bursa lelang jabatan Sekda akhirnya resmi dibuka per 9 Januari 2026. Namun, dibalik pengumuman di website BKPSDM itu, muncul spekulasi politik yang cukup menyengat. Pj Sekda saat ini, Syahwan Effendi, justru ditunjuk sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel).
Penunjukan Syahwan sebagai Ketua Pansel ini memicu reaksi keras dari pengamat politik dan kebijakan, Djoni Tunaedy. Pria yang akrab disapa Bung Jon ini mencium aroma strategi politik yang cerdik untuk memangkas peluang Syahwan naik kasta menjadi Sekda definitif.
“Secara otomatis, peluang Syahwan untuk duduk di kursi puncak birokrasi gugur karena posisinya sebagai Ketua Pansel. Apakah ini murni profesionalisme, atau ada skenario agar beliau tidak masuk dalam 'gerbong penguasa'? Kita hanya bisa menebak-nebak,” ujar Bung Jon dengan nada sarkas namun elegan.
Menurut eks anggota DPRD Sumenep ini, jika memang performa birokrasi menjadi prioritas utama (good governance), jabatan Pj tidak perlu diperpanjang hingga dua kali. Ia mempertanyakan apakah dari ribuan ASN di Sumenep, tidak ada figur yang dianggap layak hingga lelang jabatan harus diulur-ulur?
Drama politik ini semakin menarik ketika melihat urutan mutasi yang dilakukan Pemkab. Jabatan Kepala Dinas dan Kepala Badan sudah diisi, sementara posisi Sekda yang notabene adalah "dirigen" orkestra birokrasi malah diletakkan paling akhir dalam daftar prioritas.
“Logikanya, benahi dulu pimpinannya (Sekda), baru tata bawahannya. Ini malah kebalik. Ada apa? Jangan-jangan sudah banyak yang antre tapi belum dapat 'restu langit' dari penguasa,” tambah Bung Jon yang juga mantan Ketua Partai Demokrat Sumenep tersebut.
Ketidakhadiran Pj Sekda dalam dua kali rapat bersama Komisi I DPRD Sumenep sebelumnya pun kini seolah terjawab. Ada ketegangan yang tersirat antara legislatif dan eksekutif mengenai lambatnya proses lelang ini. Apakah ini bagian dari hidden agenda untuk mengulur waktu hingga muncul "sosok yang tepat" versi penguasa?
Hingga berita ini naik cetak, Pj Sekda Sumenep, Syahwan Effendi, tampaknya memilih jalan sunyi. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat maupun panggilan telepon berkali-kali tidak membuahkan hasil. Ruang digitalnya senyap, meninggalkan tanda tanya besar di benak publik: benarkah dirinya bukan bagian dari "gerbong yang dikehendaki"?
Kini, bola panas ada di tangan Pansel. Siapa yang akan melenggang ke kursi Sekda Sumenep? Apakah dia yang terbaik secara kompetensi, atau dia yang paling harmonis dengan selera sang pemegang takhta? Kita lihat saja langkah bidak catur selanjutnya.
(R. M Hendra)
