 |
TAPUT, kompasone.com - Kinerja Sekretaris Desa (Sekdes) Pagaran Lambung I, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, Dosma Manalu, menjadi sorotan tajam warga.
Dosma diduga jarang ngantor dan absen menjalankan tugas pada masa krisis bencana alam.
Sejumlah warga menyebutkan bahwa sejak bencana alam melanda desa tersebut yang mengakibatkan puluhan rumah rusak dan menelan tiga korban jiwa sang sekdes tidak pernah terlihat, baik di lokasi bencana maupun di kantor desa.
“Sejak kejadian bencana, dia tidak pernah hadir membantu warga. Baru muncul setelah pergantian tahun, sekitar awal Januari 2026,” ungkap N. Sitinjak, warga Desa Pagaran Lambung I, kepada wartawan, Kamis (15/1).
Ketidakhadiran Sekdes dalam situasi darurat itu dinilai warga sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab jabatan. Padahal, dalam kondisi bencana, perangkat desa memiliki peran strategis, mulai dari pendataan korban, penyaluran bantuan, hingga koordinasi dengan pemerintah di tingkat atas.
Warga menilai ketidakhadiran berkepanjangan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, yang menegaskan kewajiban perangkat desa untuk menjalankan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembinaan kemasyarakatan secara aktif dan bertanggung jawab.
“Kalau dalam kondisi bencana saja tidak hadir, lalu di mana tanggung jawabnya sebagai Sekdes?” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Selain dugaan pembiaran pascabencana, warga juga menyoroti sikap Dosma Manalu yang dinilai arogan. Hal ini dikaitkan dengan hubungan kekerabatannya sebagai adik kandung salah satu pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Utara.
Kesan arogansi tersebut semakin menguat setelah beredarnya status WhatsApp Dosma Manalu yang dinilai bernada menantang dan seolah menggambarkan bahwa dirinya tidak dapat disentuh oleh siapa pun, termasuk Kepala Desa Pagaran Lambung I.
Situasi ini disebut memicu ketegangan serius di internal pemerintahan desa. Warga bahkan menirukan pernyataan keras Kepala Desa Pagaran Lambung I yang mencerminkan puncak kekecewaan.
“Kalau dia masih menjabat Sekdes, saya akan mundur dari kepala desa,” ujar warga menirukan pernyataan kepala desa.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya krisis tata kelola pemerintahan desa yang dinilai tidak sehat dan berpotensi mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.
Persoalan lain yang turut mengemuka adalah status kependudukan Dosma Manalu. Warga mengungkapkan bahwa selama sekitar tiga tahun menjabat sebagai Sekdes, Dosma Manalu baru tercatat resmi sebagai warga Desa Pagaran Lambung I pada tahun lalu.
Atas akumulasi dugaan jarang ngantor pascabencana, sikap arogan, konflik internal pemerintahan desa, serta persoalan administrasi kependudukan tersebut, warga Desa Pagaran Lambung I mendesak Bupati Taput, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, untuk segera turun tangan.
Warga meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit kinerja serta penelusuran dokumen pengangkatan Sekdes Pagaran Lambung I, guna memastikan tidak adanya pelanggaran regulasi dan penyalahgunaan kewenangan.
Hingga berita ini diturunkan, Dosma Manalu maupun pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Utara belum memberikan keterangan resmi dan masih berupaya melakukan konfirmasi sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.
(Bernat L. Gaol)
