Sumenep, Kompasone.com - Panggung politik di Pendopo Keraton Sumenep mendadak memanas pada Selasa (13/1/2026) lalu. Di balik prosesi pelantikan yang sakral, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo dan Wakil Bupati KH Imam Hasyim resmi mengocok ulang kartu di "Kabinet Supel". Namun, alih-alih sekadar penyegaran, mutasi ini justru menjadi sinyal kuat terjadinya pergeseran poros kekuatan birokrasi: Invasi Pejabat Junior.
Bukan sekadar rotasi biasa, perombakan kali ini terlihat seperti strategi "potong kompas" bagi para wajah baru untuk menduduki pos-pos vital yang selama ini dianggap sebagai "ring satu" kekuasaan.
Langkah berani pasangan Fauzi-Imam ini tak pelak memicu analisis tajam dari berbagai pihak. Pengamat Politik dan Kebijakan, Ach. Djoni Tunaedy, menyebutkan bahwa pergerakan ini sangat kontras dengan pakem senioritas birokrasi konvensional.
Tiga nama besar dari kalangan "pendatang baru" kini resmi memegang kunci gerbang strategis Kabupaten Sumenep, Benny Irawan (BKPSDM). Sosok yang sebelumnya menjabat Kepala BRIDA ini kini melenggang mulus ke kursi panas BKPSDM. Sebagai pemegang kendali nasib ribuan ASN di Sumenep, posisi Benny dianggap sebagai "jantung" administrasi yang kini dikuasai wajah baru.
Heru Santoso (DPMPTSP). Meski secara kepangkatan terlihat sejajar, perpindahan Heru dari Disnaker ke Dinas Penanaman Modal dianggap sebagai lompatan kelas yang signifikan. Kini, seluruh karpet merah bagi investor dan perizinan usaha berada di bawah kendalinya.
Faruq (Disbudporapar). Eks Camat Kota yang sempat singgah di Bapenda ini kini resmi mengomandoi sektor pariwisata dan kepemudaan.
Sebuah pos yang bersentuhan langsung dengan jaringan akar rumput (Tokoh Masyarakat dan Pemuda).
Eks politisi Demokrat, Ach. Djoni Tunaedy, mengibaratkan mutasi ini sebagai penguasaan sektor hulu ke hilir. Analisis "Segitiga Emas" Kekuasaan
"BKPSDM itu penguasa orang (ASN), DPMPTSP itu penguasa modal (investasi), dan Disbudporapar itu penguasa massa (tomas dan toda). Jika tiga pos ini dipegang oleh kalangan 'junior' pilihan, maka ada pesan politik yang sangat kuat di sana," ungkapnya dengan nada penuh selidik.
Kesan pragmatis memang sulit dihindari. Apakah ini murni untuk akselerasi jargon "Bismillah Melayani", ataukah bentuk penataan barisan demi loyalitas mutlak di sisa masa jabatan?
Menanggapi riuh rendah spekulasi publik, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo tetap tenang. Baginya, rotasi kepemimpinan adalah instrumen teknokratis untuk mencapai target pembangunan yang selama ini masih berjalan di tempat.
"Penyegaran birokrasi ini bertujuan agar pelayanan publik semakin optimal. Kita butuh kecepatan, dan rotasi ini adalah bagian dari upaya tersebut," tegasnya singkat dalam keterangannya pasca pelantikan.
Namun, publik tentu tidak akan menelan alasan "optimalisasi" begitu saja. Kini, mata rakyat Sumenep tertuju pada para pejabat junior ini. Apakah mereka akan membuktikan kapasitasnya dengan prestasi, atau hanya sekadar menjadi pion-pion baru di papan catur kekuasaan?
(R. M Hendra)
