Sumenep, Kompasone.com - Kalau bicara soal kreativitas mengelola anggaran, mungkin oknum di Desa Meddelan, Kecamatan Lenteng, patut diacungi jempol, dalam artian negatif. Bagaimana tidak? Begini Kronologinya, mari disimak sampai selesai pemirsa.
Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah untuk pengadaan ternak kambing, kini kondisinya malah bikin geleng-geleng kepala. Bukannya jadi sumber kesejahteraan warga, dana itu diduga kuat cuma jadi "bancakan" alias ladang korupsi oknum-oknum haus cuan.
Logika publik dibuat babak belur. Dengan anggaran ratusan juta, fakta di lapangan menunjukkan pemandangan yang miris, kambingnya cuma ada 16 ekor! Sisanya ke mana? Apakah kambingnya bisa sulap jadi gaib, atau uangnya yang memang raib?
Kejanggalan ini langsung disemprot oleh praktisi hukum, Pathor Rahman (Paong). Ia menilai ada aroma busuk yang sangat menyengat dalam tata kelola BUMDes Meddelan.
“Anggarannya ratusan juta, tapi kambingnya cuma 16 ekor. Ini kan nggak masuk akal. Lebih aneh lagi, nggak ada biaya pakan, nggak ada biaya lampu, sampai biaya tenaga kerja pun nihil. Ini mau ternak kambing atau mau menyiksa kambing?” sindir Paong dengan nada pedas.
Yang paling kocak sekaligus tragis adalah pengakuan Asmuni, sang Ketua BUMDes. Jabatan boleh mentereng sebagai Ketua, tapi nyatanya ia bak "wayang" yang tak tahu apa-apa. Ia mengaku tak tahu berapa total anggaran pengadaan kambing tersebut, berapa harga per ekornya, bahkan siapa yang belanja pun ia gelap mata.
Ada drama "oper bola" yang menarik di sini. Asmuni mengaku uang tersebut diduga masih "nyangkut" di tangan Kepala Desa (Kades) Meddelan. Bahkan, saat ia meminta uang untuk beli pakan ampas tahu dan nutrisi, sang Kades berdalih uangnya belum cair. Alhasil, sang Ketua BUMDes harus berjibaku cari rumput liar tiap hari demi 16 ekor kambing tersebut.
Moh. Harist selaku Kades Meddelan justru balik badan. Ia mengeklaim semua urusan keuangan dan belanja sudah diserahkan penuh ke pihak BUMDes. Pemerintah Desa, katanya, sudah tidak ikut campur. Kades dan Ketua BUMDes, Siapa yang Bohong? Allahua'alam bissawab
Fenomena ini jelas masuk radar hukum. Paong menegaskan bahwa ketidaktahuan Ketua BUMDes soal anggaran adalah indikator kuat adanya kendali gelap di balik layar. "Ini apa-apaan? Siapa yang belanja dan uang itu dikendalikan siapa? Hati-hati, ini sudah masuk ranah korupsi," tandas alumnus hukum Malang tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas "misteri hilangnya anggaran" di balik 16 ekor kambing tersebut. Jangan sampai dana desa yang harusnya buat rakyat, malah habis dimakan "kambing hitam" berbaju dinas.
(R. M Hendra)
